Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Masa Kita Mau Bilang Tidak Suka Donald Trump?

Kompas.com - 14/09/2015, 12:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai wajar jika Ketua DPR Setya Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Novanto menyampaikan hal tersebut kepada Trump saat menghadiri kampanye di Trump Tower, New York, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

"Ada pertanyaan, 'Apakah rakyat Indonesia suka dengan saya (Trump)?' Masa kita mau bilang tidak suka?" kata Fadli Zon dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2015).

Fadli menambahkan, Novanto sama sekali tidak mempunyai niatan untuk mendukung Donald Trump sebagai calon presiden AS dengan ucapannya tersebut. Menurut dia, Novanto hanya berusaha menunjukkan adat timur yang sopan dan santun. (Baca: Ditanya soal Jam Tangan, Ini Reaksi Setya Novanto)

Terlebih lagi, lanjut Fadli, Donald Trump merupakan pengusaha besar yang mempunyai investasi di Indonesia. Menurut dia, semua pengusaha yang investasi di Indonesia pasti disukai rakyat Indonesia.

"Orang Indonesia enggak ada urusan. Kalau ada investasi di Indonesia, ya berarti rakyat suka," ucapnya. (Baca: "Novanto Bertemu Trump untuk Investasinya Sendiri")

Adapun Novanto yang juga hadir dalam jumpa pers itu hanya mengangguk mendengar ucapan Fadli. (Baca: Hary Tanoe-Donald Trump Berkolaborasi Bangun Kawasan Wisata di Bogor)

Dalam jumpa pers yang digelar di Trump Tower, Donald Trump sempat memperkenalkan Setya Novanto kepada massa pendukungnya. Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Setya Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?"

Lantas, Novanto pun menjawab, "Ya".

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, jawaban tersebut membuat Ketua DPR seolah-olah dimanfaatkan oleh Trump.

"Jawaban dan kehadiran Setya Novanto yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tengah memproses masalah tersebut. Pada Senin siang, MKD akan memanggil Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com