Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Fahri Hamzah untuk Paket Kebijakan Pemerintah soal Ekonomi

Kompas.com - 11/09/2015, 13:48 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai ada yang kurang dalam implementasi paket kebijakan yang diterbitkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah penanggung jawab koordinasi pelaksanaan kebijakan.

"Saya kira, sejak awal sudah ada kebijakan seperti ini. Hanya, yang kurang, kejelasan eksekusinya. Matriks ini harus ada yang nyontreng, ada yang jaga. Misalnya soal deregulasi, kenyataannya masih banyak yang mandek," ujar Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Menurut Fahri, yang diperlukan adalah kepemimpinan dengan kemampuan mengawasi paket kebijakan tersebut agar berjalan sesuai harapan. Salah satunya terkait deregulasi. Proses pembentukan peraturan dan penyesuaian birokrasi selama ini selalu menjadi kendala yang belum diselesaikan.

Selain itu, kepemimpinan juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan publik. Pasca-pergantian kepala Bareskrim Polri, misalnya, kekhawatiran soal pemidanaan akibat pengelolaan anggaran masih terjadi. Contohnya, hal-hal terkait penyaluran dana desa yang masih belum tuntas.

"Buktinya, market juga masih ragu, dan belum ada penguatan rupiah," kata Fahri.

Untuk itu, Fahri menyarankan agar pemerintah segera menunjuk pimpinan untuk mengawasi seluruh implementasi paket kebijakan. Pemerintah juga harus memiliki keberanian untuk menyampaikan sinyal aman, dan menjamin bahwa paket kebijakan akan benar-benar terlaksana. Untuk menggerakkan ekonomi dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah akibat pelemahan ekonomi, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi tahap I.

Paket kebijakan ini akan disusul dengan paket kebijakan berikutnya. Pemerintah melakukan deregulasi 98 peraturan, dengan merasionalisasi sejumlah peraturan agar bisa menghilangkan duplikasi, memperkuat koherensi dan konsistensi, serta memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat daya saing industri nasional.

Pemerintah juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lainnya. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket deregulasi pada September dan Oktober 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com