Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Hasan: Jangan Jual Kedaulatan dengan Harga Murah

Kompas.com - 11/09/2015, 10:14 WIB
advertorial

Penulis


Dalam ceramah sosialisasi di berbagai tempat di Lampung Selatan pada Kamis, 10 September 2015, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan selalu mengingatkan agar para peserta sosialisasi jangan menukarkan kedaulatan yang dimilikinya (rakyat) dengan harga murah, ditukar dengan uang Rp 100.000 atau sembako.

Kalau itu dilakukan maka kita tidak akan mendapat pemimpin yang melayani rakyat. Nanti, kalau pemimpin itu terpilih dan berkuasa maka dia akan lupa pada rakyatnya. Misalnya, kalau ada jalan rusak, ya dia biarkan saja karena merasa sudah membayar Rp 100.000 atau bayar dengan sembako. Ya, itu namanya nomor piro wani piro alias NPWP.

Tapi kalau calon itu seorang pemimpin baik dia itu calon bupati, walikota, atau pun calon gubernur memberi uang atau sembako, ya terima saja. "Tapi, soal pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing," kata Zulkifli Hasan di depan Forum Perempuan Peduli Pembangunan di Coffee Shop Hotel Bandara, Natar, Lampung Selatan, Kamis sore, 10 September 2015.

Sejatinya seorang pemimpin itu, menurut Zulkifli Hasan, melayani rakyat. "Bukan pemimpin belah bambu, hanya melayani kelompoknya saja," tutur Zulkifli Hasan. Maka itu, kalau memilih pemimpin pilihlah yang berwawasan kebangsaan, yang mengayomi seluruh rakyat.

Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan kembali mengingatkan tentang konsensus yang dicapai oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 yang dikenal dengan Pancasila. Pertama, kita adalah keluarga besar, bangsa Indonesia. Meski kita terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 suku, berbagai agama, beraneka ragam budaya, tapi kita adalah beluarga besar. "Hak dan kewajiban
setiap warga negara Indonesia adalah sama," ujar Zulkifli Hasan.

Kedua, gotong royong. Artinya, kalau ada warga kita susah harus dibantu, kalau ada yang tidak mmpu sekolah juga kita bantu. "Kalau tidak bisa membantu kasih tahu saya," kata Zulkifli sembari tertawa. Jadi, makna dari gotong royong adalah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan, jangan ada lagi satu kampung dengan kampung tetangga perang batu.

Dan, ketiga, adalah musyawarah mufakat. Artinya, menurut Zulkifli, kalau ada apa-apa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Indah sekali dalam satu keluarga besar ada batak, ada jawa, minang, papu, dan sebagainya. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com