Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TB Hasanuddin Sarankan BIN Inisiatif Cari Dana Sendiri

Kompas.com - 10/09/2015, 16:22 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin menyarankan agar Badan Intelijen Negara (BIN) mencari cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan anggaran soal penambahan personel. Sebelumnya, Kepala BIN Sutiyoso mengeluhkan minimnya jumlah anggaran BIN yang diatur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2016.

"Sebenarnya BIN tidak perlu teriak-teriak kurang, yang non-budgeter saja banyak. Semua juga berkurang, jadi jangan terlalu bersandar pada APBN, kan ini intelijen," ujar Hasanuddin, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Menurut Hasanuddin, jumlah anggaran pada tahun anggaran 2015-2016 memang mengalami penurunan, baik bagi kementerian dan lembaga negara lainnya. Menurut dia, adalah hal yang wajar jika anggaran untuk BIN juga mengalami pengurangan.

Lebih lanjut, Hasanuddin menyarankan agar BIN melakukan inisiatif sendiri dalam mencari pendanaan. Misalnya, BIN dapat bekerja sama dengan perusahaan besar, seperti perusahaan minyak dan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Kerja sama secara sinergi misalnya dilakukan terkait pengamanan yang dilakukan BIN. Perusahaan bisa saja menggunakan anggaran keamanan dengan memberikan sejumlah pendanaan yang dibutuhkan BIN, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan intelijen.

Meski demikian, Hasanuddin membantah jika sinergitas itu disebut dapat memengaruhi netralitas BIN dalam melaksanakan operasi intelijen. "Tidak akan menggangu netralitas, yang penting bisa memilah-milah saja," kata Hasanuddin.

Adapun jumlah anggaran bagi BIN yang tercantum dalam R-APBN 2016, adalah sebesar Rp 1,592 triliun. Jumlah tersebut lebih kecil dari anggaran yang diminta BIN, yang jumlahnya sekitar Rp 2 triliun.

Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sutiyoso meminta agar DPR ikut memperjuangkan jumlah anggaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan BIN saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com