Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Dorong Kepulauan Seribu Jadi Pusat Wisata Maritim Indonesia

Kompas.com - 09/09/2015, 15:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mendorong pemerintah untuk menjadikan wilayah Kepulauan Seribu menjadi salah satu pusat wisata maritim di Indonesia. Menurut Rizal, Kepulauan Seribu memiliki potensi yang besar sebagai wisata maritim untuk meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun asing.

“Saya punya banyak teman asing datang ke Jakarta buat bisnis, buat seminar, nganggur satu hari bingung, mau ke Bali kejauhan, mau ke Puncak macet. Dan biasanya orang Barat maunya ke pantai,” ujar Rizal di sela-sela rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 bersama dengan sejumlah menteri dan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Menurut Rizal, saat ini Kepulauan Seribu memiliki sejumlah masalah yang membuat potensi wisata yang ditawarkan tidak berkembang secara maksimal. Salah satunya adalah pencemaran laut di sekitar wilayah Kepulauan Seribu akibat banyaknya sampah.

“Enggak mungkin mengusung turisme maritim kalau ada orang yang banyak buang sampah. Oleh karena itu, Ahok nanti bisa bikin perda (peraturan daerah) yang lebih keras untuk mereka yang buang sampah. Indonesia adalah pembuang sampah plastik terbesar kedua setelah China,” ucapnya.

Kemudian, Rizal menjelaskan, permasalahan berikutnya adalah minimnya ketersediaan jaringan listrik dan air bersih. Ia menilai hal tersebut berpotensi merusak kesehatan para penduduk maupun wisatawan di sekitar Kepulauan Seribu.

“Lima tahun lalu saya keliling Kepulauan Seribu, ternyata lelakinya di situ darah tinggi, karena enggak ada air bersih, minum air asin, makan makanan asin. Akhirnya darah tinggi,” ujar mantan Menteri Keuangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.

Lebih lanjut, ia juga menyebutkan perizinan kapal-kapal pesiar milik wisatawan asing yang dinilai rumit untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, khususnya kawasan wisata Kepulauan Seribu. “Kapal-kapal cruise enggak pernah mampir ke Indonesia karena izinnya bertele-tele,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Rizal, pihaknya bersama dengan lembaga-lembaga terkait akan melakukan serangkaian peningkatan infrastruktur dan perbaikan birokrasi perizinan untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai salah satu wisata maritim di Indonesia. Rizal menyebutkan beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah pembersihan laut di sekitar wilayah Kepulauan Seribu dari pencemaran sampah.

Kedua, perlunya penyediaan air bersih serta pembangunan infrastruktur jaringan listrik. Ketiga, pemangkasan birokrasi perizinan bagi para wisatawan asing yang berkunjung ke Kepulauan Seribu serta menambah penanaman terumbu karang untuk mempercantik laut di sekitar Kepulauan Seribu.

“Ini semua kita lakukan dalam lima tahun ke depan ini sebagai bagian satu contoh agar supaya kualitas ekonomi kita membaik,” ujar mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com