Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Publik Dukung PAN Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 08/09/2015, 15:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melakukan penelitian terhadap 600 responden mengenai kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang bergabung dengan pemerintah. Dari penelitian tersebut, setidaknya ada beberapa alasan bagi publik untuk mendukung PAN dalam mengubah arah politik.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, alasan utama publik mendukung bergabungnya PAN ke pemerintah ialah karena publik merasa hal itu akan semakin memperkuat pemerintah dalam mengambil kebijakan dan menjamin terciptanya stabilitas politik. Hasil survei menunjukkan, sebanyak 64,41 persen responden sepakat dengan argumen tersebut.

"Partai pendukung pemerintah menjadi mayoritas di parlemen. Posisi pemerintah yang kuat saat ini dibutuhkan untuk perbaikan kondisi ekonomi," ujar Rully dalam pemaparan hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Selain itu, menurut Rully, publik menilai Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tidak lagi relevan saat ini, di dalam krisis yang dialami Indonesia. Hasil survei LSI menunjukkan, 10,17 persen responden sepakat dengan alasan itu. Publik lebih berharap partai politik tidak lagi terpecah-pecah dalam kubu yang berbeda.

Partai politik diharapkan solid untuk bersama-sama pemerintah mengatasi pelemahan ekonomi. Berikutnya, publik menilai kebijakan PAN bergabung dengan pemerintah dapat menguntungkan keduanya. Bergabungnya PAN akan semakin memperkuat pemerintah. Namun, di sisi lain, kinerja pemerintahan yang baik akan berdampak positif pada citra PAN di mata publik. Sebanyak 15,25 persen responden berpendapat yang sama.

"Ketika kinerja pemerintah bagus, PAN akan disoroti karena ikut berperan bersama pemerintah," kata Rully.

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com