LSI: Konstituen PKS-Gerindra Paling Banyak Tolak Keputusan PAN Gabung Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), hanya konstituen Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mayoritas tidak setuju dengan keputusan Partai Amanat Nasional bergabung ke pemerintah. 

"Hanya konstituen Gerindra dan PKS yang paling banyak menolak dan kecewa PAN gabung ke pemerintah," ujar peneliti LSI Rully Akbar dalam pemaparan di Kantor LSI, Jakarta Timur, Selasa (8/9/2015).

Rully menyebutkan, dari responden yang merupakan pemilih Gerindra, hanya 18,26 persen yang mendukung kebijakan PAN gabung ke pemerintah. Sedangkan, sebanyak 68,48 persen menyatakan tidak mendukung. Sisanya, 13,26 persen tidak menjawab. (baca: Survei LSI: Mayoritas Responden Dukung PAN Gabung ke Pemerintah)

Sementara, untuk responden yang merupakan pemilih PKS, hanya 24,32 persen yang mendukung sikap PAN. Sebanyak 61,77 persen menolak dan sisanya 13,91 persen responden tidak menjawab.

Adapun konstituen Partai Golkar, sebanyak 42,84 persen mendukung kebijakan PAN. Angka tersebut berbeda tipis dengan jumlah konstituen yang menolak, yaitu sebesar 42,16 persen. Sebanyak 15 persen tidak menjawab. (baca: Survei LSI: Sebagian Besar Konstituen KIH Dukung PAN Gabung Pemerintah)

Kemudian, untuk konstituen Partai Demokrat, sebanyak 44,18 persen mendukung kebijakan PAN, sedangkan 43,72 persen menolak. Adapun 12,10 persen responden lain tidak memberikan tanggapan.

"Bahkan, konstituen PAN sendiri mendukung kebijakan partai. Sebanyak 61,54 persen mendukung, 30,77 persen menolak, dan 7,69 persen tidak menjawab," kata Rully. (baca: "PAN Ingin Enaknya Saja")

LSI melakukan pengumpulan data penelitian pada 4-6 September 2015. Pengumpulan data menggunakan smart phone LSI, yang dilakukan terhadap 600 responden. Dalam penelitian ini, LSI menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kesalahan mencapai lebih kurang 4 persen.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa PAN bergabung ke pemerintah. Hal itu disampaikan seusai pertemuan tertutup dengan Jokowi di Istana.

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami nyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli.

Namun, dalam pertemuan dengan pimpinan KMP pada Kamis (3/9/2015), Zulkifli mengatakan, meski mendukung pemerintah, bukan berarti partainya keluar dari KMP dan bergabung dengan KIH. (Baca: Di Depan Petinggi KMP, Zulkifli Tegaskan Tidak Pindah ke KIH)

"Saya tidak menyatakan keluar KMP atau masuk KIH, tetapi bergabung ke pemerintah karena kita fokus ke permasalahan bangsa ini," ujar Zulkifli.