Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono Anjurkan Pimpinan DPR yang Temui Trump Minta Maaf kepada Rakyat

Kompas.com - 07/09/2015, 21:00 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta, Agung Laksono, mengatakan, tidak ada salahnya Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta maaf kepada rakyat jika dinyatakan melanggar kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Saya kira kita lihat sejauh mana penjelasannya. Kalau memang pelanggaran yang dilakukan sangat serius, permintaan maaf itu hal yang wajar saja," ujar Agung saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (7/9/2015).

Menurut Agung, Setya dan Fadli sebaiknya menghadiri pemanggilan MKD untuk memberikan klarifikasi mengenai kehadiran keduanya pada acara kampanye seorang pengusaha asal AS tersebut. Menurut Agung, penjelasan keduanya akan menentukan apakah perlu diputuskan suatu sanksi terhadap pelanggaran etik.

Menurut Agung, terlalu cepat jika menyimpulkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya dan Fadli harus diselesaikan dengan mengganti pimpinan DPR. Namun, ia menyerahkan segala mekanisme hukum pada internal MKD.

"Semua tergantung sanksinya, itu kewenangan MKD. Bisa berupa teguran, bisa lisan, atau tertulis, atau bahkan sampai sanksi berat, sampai pemberhentian," kata Agung yang menjabat sebagai Ketua DPR periode 2004-2009 ini.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong dua pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon, meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena hadir dalam kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut Dahnil, kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump telah memunculkan spekulasi negatif untuk DPR dan Indonesia. Dahnil menilai, kedua pimpinan DPR tersebut secara sadar telah menerima dijadikan sebagai materi kampanye oleh Trump. Padahal, Novanto dan Fadli berkunjung ke AS dengan menggunakan fasilitas negara dalam rangka kunjungan kerja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com