Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNN: Revisi UU Narkotika Bukan Prioritas

Kompas.com - 07/09/2015, 11:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pol) Budi Waseso menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait ketentuan rehabilitasi, tak menjadi prioritasnya. Ia menekankan, akan tetap fokus pada pencegahan dan penegakan hukum.

“Bukan prioritas. Prioritas saya ya tetap di bidang pencegahan dan penegakan hukumnya,” ujar Budi, seusai serah terima jabatan di Ruang Rupatama, Kompleks Mabes Polri, Senin (7/9/2015).

Terkait pernyataannya sebelumnya yang akan mengajukan revisi UU Narkotika, Budi mengatakan, baru sebatas ide. Ia mendasarkan pada pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa narkotikia merupakan kejahatan luar biasa.

“Saya kan berpedoman pada perintah Presiden. Presiden bilang negara dalam kondisi darurat narkoba, jadi ini harus dievaluasi mana yang bisa kita lakukan secara efektif dan efisien sehingga program Presiden terlaksana,” ujar Budi.

Selain itu, menurut dia, selama ini ada bandar-bandar narkotika yang tidak dihukum pidana berat karena berlindung di balik rehabilitasi. Selama undang-undang adalah buatan manusia dan bisa diubah, Budi yakin bisa mengubahnya agar selaras dengan kemauan pemerintah.

“UU itu kan buatan manusia, bisa diubah. Artinya di kala ada hal-hal yang perlu ditambahi, ya kita coba sempurnakan. Tapi ya ini sekali lagi bukan prioritas,” lanjut Budi.

Sebelumnya, Budi menyatakan keinginannya agar ada revisi pada UU Narkotika terkait poin rehabilitasi. Jika sebelumnya pemakai narkotika direhabilitasi, ia ingin agar pemakai turut dikenakan sanksi pidana juga.

“Karena bandar-bandar narkoba itu berlindung di balik status pengguna saja. Akhirnya dia kena rehabilitasi. Begitu rehabilitasi, pakai duit siapa? Ya duit negara. Artinya negara rugi dua kali,” ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com