Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Kirim Bantuan ke Pekanbaru untuk Atasi Dampak Asap

Kompas.com - 06/09/2015, 22:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat memutuskan menurunkan bantuan ke Pekanbaru, Riau dalam upaya mengatasi persoalan asap di enam provinsi. Partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono itu menyalurkan 55.000 masker dan tenaga dokter yang merupakan kader Partai Demokrat.

"Atas perintah Ketum, dari kemarin sudah berusaha serahkan bantuan masker. Ada 55.000 masker, termasuk tenaga medis untuk penanganan ISPA (infeksi saluran pernapasan atas) dan berkaitan dengan tenggorokan," ujar Ketua Divisi Tanggap Darurat Partai Demokrat Umar Arsal dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Ia mengatakan, bantuan itu seharusnya sudah bisa sampai di Pekanbaru. Namun, dalam waktu dua hari ini, penerbangan ke Pekanbaru sulit dilakukan karena asap tebal sehingga upaya pemberangkatan bantuan akan dilakukan melalui Padang, Sumatera Barat.

Umar menjelaskan, bantuan difokuskan di wilayah Riau karena wilayah ini memiliki Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Dia menyebutkan dari 10 alat ISPU yang tersebar di Riau, sebanyak 6 alat di antaranya sudah menyatakan bahwa kualitas udara di sana berbahaya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa partainya menginginkan agar pemerintah bisa meningkatkan kecepatan upaya mengatasi persoalan asap ini. Pemerintah perlu menggencarkan upaya mengatasi asap yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Sekali lagi, yang diperlukan suatu koordinasi dan action plan cepat, baik di antara menteri, pemda, dan seluruh stakeholder," kata Syarief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com