Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

57 WNI Tewas dalam Kecelakaan Kapal Tenggelam di Malaysia

Kompas.com - 06/09/2015, 18:12 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 57 warga negara Indonesia menjadi korban tewas dalam peristiwa kapal tenggelam di wilayah perairan Sabak Bernam, Malaysia. Data yang diperoleh Kementerian Luar Negeri RI, Minggu (6/9/2015), menunjukkan bahwa dari total 77 penumpang kapal, terdapat 20 WNI yang berhasil diselamatkan.

"Informasi resmi dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal adalah 57 orang. Sementara itu, 20 WNI yang berhasil diselamatkan akan segera diproses pemulangannya ke Tanah Air," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui keterangan pers.

Saat ini, 57 jenazah masih berada di Rumah Sakit Ipoh, RS Sabak Bernam, dan RS Teluk Intan, Malaysia, untuk keperluan identifikasi. KBRI di Malaysia telah menempatkan staf di tiga rumah sakit tersebut untuk membantu keluarga yang datang dari Indonesia saat melakukan identifikasi.

Namun, hingga saat ini, baru 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi. Beberapa kendala identifikasi antara lain ketiadaan manifes penumpang kapal dan kondisi bahwa kapal tidak sedang menjalani jalur reguler.

Selain itu, penumpang kapal tidak saling mengenal. Hal ini menyulitkan tim untuk memfokuskan target pengambilan sampel DNA.

Menlu Retno Marsudi telah meminta Tim Perlindungan WNI Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam rangka percepatan proses identifikasi.

Upaya ini akan didukung oleh tim disaster victim identification (DVI), baik dari Mabes Polri maupun sejumlah polda, khususnya Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, dan Polda Jawa Timur.

Kemenlu RI juga telah membuka saluran komunikasi khusus bagi mereka yang menduga bahwa keluarganya berada di kapal tersebut. Nomor saluran komunikasi khusus (hotline) Kemenlu untuk keluarga korban kapal tenggelam di Sabak Bernam adalah 0812-8900-9045 (Herman/Sujud).

"Bagi mereka yang sudah menghubungi hotline dan telah memberikan informasi dasar akan segera didatangi oleh tim DVI Polri dan polda terdekat untuk pengambilan contoh DNA yang akan sangat dibutuhkan untuk proses identifikasi," kata Iqbal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com