Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir JK Sebut Seruan Aksi Demo Pelemparan Tikus Provokasi Tak Benar

Kompas.com - 05/09/2015, 10:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla, Husain Abdullah, meyakini bahwa seruan untuk berdemonstrasi di depan kediaman dinas Jusuf Kalla adalah provokasi yang tidak benar.

Menurut Husain, seruan itu tidak masuk akal karena mengaitkan Kalla dengan pergantian Komjen Budi Waseso dari posisi Kabareskrim serta kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II yang sedang diselidiki Polri.

"Saya yakin informasi soal demo itu tidak benar, hanya broadcast yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Husain melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/9/2015).

Pada Jumat (4/9/2015) kemarin, beredar pesan berantai dari kelompok masyarakat "Gerakan Siaga Lawan Koruptor" yang menyerukan aksi untuk berdemonstrasi di kediaman dinas Kalla, di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/9/2015) pekan depan.

Berdasarkan pesan berantai itu, demonstrasi akan dilakukan dengan aksi pelemparan tikus lantaran Kalla dianggap mengintervensi penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane di PT Pelindo II yang sedang dilakukan Bareskrim Polri.

"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk Kekecewan kami melihat seorang Wakil Presiden yang terlibat dalam persekongkolan mafia pelabuhan," demikian pernyataan pesan berantai tersebut.

Husain menilai, pernyataan dalam pesan berantai itu mengandung fitnah dan unsur pencemaran nama baik. Ia mengatakan demikian karena meyakini Kalla berhubungan baik dengan Budi Waseso dan tidak mungkin mengintervensi pengusutan kasus dugaan korupsi.

Kalaupun Kalla sempat menghubungi Budi saat proses penggeledahan berlangsung di PT Pelindo II, kata Husain, hal itu dilakukan hanya untuk memastikan agar tidak ada kebijakan yang dipidanakan.

Sementara mengenai pergantian posisi Kabareskrim, Husain menganggap hal itu sebagai rotasi yang wajar terjadi dan terlalu jauh jika dikaitkan dengan intervensi Kalla.

"Pak JK sama sekali tidak membela siapa pun, kepentingan apa pun. Semata-mata hanya menguatkan instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan agar tidak menimbulkan ketakutan berlebihan bagi pejabat publik lainnya," ungkap Husain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com