Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adian Napitupulu Minta Mahkamah Kehormatan Selidiki Polemik Pimpinan DPR-Trump

Kompas.com - 05/09/2015, 06:43 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI, Adian Napitupulu menyayangkan kehadiran pimpinan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon, dalam kampanye salah satu calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Adian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu memberi sanksi karena keduanya dianggap mencoreng wajah DPR RI.

"Kehadiran Setya Novanto (dalam kampanye Trump) sangat menyakitkan, mengotori DPR RI," kata Adian, Jumat (4/9/2015) malam.

Adian meminta MKD responsif menyelidiki motif kehadiran Novanto dan Fadli dalam kampanye Trump di AS. Adian khawatir ada kesepakatan tertentu antara kedua pimpinan DPR itu dengan Trump.

Ia menolak jika kehadiran Novanto dan Fadli dianggap merepresentasikan dukungan dari DPR RI untuk salah satu calon presiden AS. Politisi PDI Perjuangan itu menilai Novanto dan Fadli menempatkan DPR RI sebagai lembaga yang masuk dalam pertarungan politik negara lain. Keterlibatan kedua pimpinan DPR RI itu juga dianggap menabrak asas politik bebas aktif yang dianut Indonesia dalam hubungan Internasional. 

"Tidak bisa dipungkiri langkah kedua pimpinan DPR itu tidak menguntungkan Indonesia dan implikasinya sangat berbahaya. Sebaiknya keduanya di-nonaktifkan dari jabatannya," ujar Adian.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa kunjungan yang dilakukan pimpinan DPR RI di AS adalah untuk menghadiri tiga kegiatan yang berkaitan dengan agenda parlemen. Adapun tiga agenda itu adalah sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU) di New York, bertemu dengan speaker house di Kongres Amerika, dan bertemu diaspora Indonesia di AS.

"Sudah jelas bahwa kunjungan itu dilakukan oleh parlemen, bukan dilakukan oleh pemerintah," ujar Arrmanatha.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga mempertanyakan sikap pimpinan DPR yang bertemu Donald Trump. Terlebih lagi, dalam pertemuan tersebut, Novanto sempat mengklaim bahwa rakyat Indonesia menyukai sosok Trump.

Dalam kesempatan itu, Trump bertanya kepada Novanto, "Apakah rakyat Indonesia menyukai saya?"

Lantas Novanto pun menjawab, "Ya".

"Jawaban dan kehadiran Novanto, yang diperkenalkan sebagai Ketua DPR, seolah memberi endorsement atas kampanye Trump. Tanpa disadari, Ketua DPR dari sebuah negara besar dengan jumlah Muslim terbesar dan demokratis telah dimanfaatkan oleh Donald Trump," kata Hikmahanto.

Sedangkan Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (Fitra) mempertanyakan kehadiran Fadli dan Setya dalam kampanye Donald Trump. Apalagi keduanya melakukan kunjungan kerja ke AS dengan menggunakan uang negara.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah bahwa dirinya dan Setya Novanto memberikan dukungan politik kepada Trump. Kehadirannya pada kampanye Trump, menurut Fadli, dilakukan secara tidak sengaja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com