Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Masyarakat Berpartisipasi Padamkan Api di Sumatera-Kalimantan

Kompas.com - 04/09/2015, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden, Teten Masduki mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanganan bencana asap di wilayah Sumatera serta Kalimantan. Permintaan itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/9/2015).

"Pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepatnya, menjaga keselamatan dan kesehatan warga," kata Teten, mengutip arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Jumat petang.

Rapat terbatas juga dihadiri Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden meminta darurat bencana asap segera diatasi. Penegakan hukum juga diminta ditegakkan kepada oknum yang secara sengaja membakar hutan untuk membuka lahan.

"Land clearing yang mau gampangnya saja dengan pembakaran bila terbukti ada pelanggaran hukum harus dilakukan penegakan hukum yang terukur," kata Teten, mengutip Presiden.

Teten mengklaim bahwa titik kebakaran di wilayah tersebut telah berhasil dikurangi. Sepanjang Januari-September 2015 tercatat penurunan jumlah titik api sekitar 50 persen. Namun demikian, kata Teten, Jokowi tetap meminta kewaspadaan penuh mengingat kemarau masih panjang dan bencana asap akan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober.

Dalam jangka pendek, pemerintah memanfaatkan model hujan buatan untuk mengoptimalkan pemadaman yang dilakukan dari darat. Saat ini pesawat untuk memadamkan telah dikerahkan di Riau (1 pesawat, 3 helikopter), Sumatera Selatan (1 pesawat, 2 helikopter), Kalimantan Barat (1 pesawat, 1 helikopter dan 1 Camov), Kalimantan Tengah (2 helikopter dan 1 unit MI-171), Kalimantan Selatan (1 unit Camov), dan Jambi (2 unit MI-8 serta Superpuma).

Presiden Jokowi juga menugaskan Panglima TNI untuk membantu mengerahkan tambahan pesawat TNI dan personelnya dalam memadamkan titik api. Kementerian/lembaga diminta berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak.

"Beberapa program pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi daerah bencana asap," pungkas Teten.

Berikut video dampak kebakaran hutan:

Kompas TV Bandara Malikus di Aceh Ditutup, Akibat Kabut Asap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com