Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Tegaskan Tak Ada Intervensi Pergantian Kabareskrim

Kompas.com - 04/09/2015, 16:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait rotasi yang dilakukan pihaknya. Salah satu rotasi yang disorot publik adalah pergantian Kepala Bareskrim Polri.

"Enggak ada intervensi dari manapun," ujar Kapolri di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9/2015) siang.

Badrodin menegaskan, pergantian itu adalah hal yang rutin dilakukan di setiap institusi. Rotasi tersebut sudah didasarkan pada Sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).

Badrodin mengatakan bahwa seharusnya publik dan media massa tidak hanya melihat rotasi jabatan Kabareskrim, tetapi juga jabatan lainnya. Badrodin heran mengapa hanya Komjen Budi Waseso yang jadi sorotan. (baca: Hingga Dirotasi, Budi Waseso Belum Laporkan Harta Kekayaannya)

"Karena yang lain itu kepentingan organisasi, kaderisasi, ada yang memasuki masa pensiun," ujar Kapolri.

Lagi pula, menurut Badrodin, pergeseran Budi dari Kabareskrim ke Kepala Badan Narkotika Nasional bukan penurunan karier, tetapi malah meningkat.

"Kepala BNN kan di bawah langsung Presiden. Jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Tanggung jawabnya pun lebih luas karena memegang pemberantasan narkotika skala nasional," ujar dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan bahwa Budi dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam memberantas narkoba. Untuk itu, Presiden Joko Widodo ingin merotasi Budi ke BNN.

"Presiden memang mempunyai diskresi untuk pertimbangan dan sebagainya," ujar Pramono.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menuturkan, Presiden saat ini menaruh perhatian besar pada persoalan narkoba. Dalam konteks itu, rotasi pergantian itu dianggap hal yang biasa.

"Apalagi Pak Buwas tegas dan sudah terbukti mempunyai kecakapan, keberanian, kepemimpinan yang cukup untuk pemberantasan narkoba. Kejahatan narkoba jauh lebih besar daripada persoalan korupsi," ucap Pramono. (Baca: Budi Waseso: Namanya Pak Buwas, Ya Tetap Buas...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com