Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daerah yang Tak Salurkan Dana Desa Terancam Dikurangi Jatah DAK

Kompas.com - 03/09/2015, 22:46 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah yang tidak menyalurkan dana desa secara penuh terancam akan dipangkas besaran dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah itu pada tahun mendatang. Sejauh ini, masih ada kabupaten yang menahan penyaluran dana desa.

"Semua daerah yang tidak menjalankan program daerahnya tentu juga dinilai bahwa tidak sanggup. Kalau tidak sanggup ya pasti dikurangi lah (jatahnya). Itu logikanya, kalau Anda dikasih uang tapi tidak bisa dibelanjakan ya tak usah dikasih," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Untuk mempercepat penyaluran dana desa, pemerintah pusat akan menyederhanakan sistem penyaluran dana desa, termasuk yang berkaitan dengan persyaratannya. Kalla juga meminta Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membuat surat keputusan bersama terkait koordinasi penyaluran dana desa.

Secara terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemerintah daerah bahwa alokasi dana desa wajib disalurkan tepat waktu. Jika ada kepala daerah yang tidak meneruskan dana tersebut ke desa-desa, maka tindakan itu telah melanggar undang-undang.

"Sanksinya sedang kita bahas bersama menkeu, bisa nanti DAK (dana alokasi khusus) kita kurangi," ujar Tjahjo.

Menurut dia, masih ada kabupaten yang menahan dana desa di rekening daerah tersebut. Ada pula yang mengembalikan transferan dana desa kepada Kemenkeu dengan alasan takut mengelola dana itu.

Kementerian Keuangan sejauh ini telah menyalurkan dana desa ke rekening kabupaten sebesar Rp 16 triliun atau kurang lebih 80 persen dari total dana desa yang dianggarkan dalam APBN 2015 sebesar Rp 20,7 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com