Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Jangan Anggap Pergantian Jabatan di Polri Hal Menggemparkan

Kompas.com - 03/09/2015, 20:15 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa rotasi pejabat di internal kepolisian merupakan suatu hal yang wajar. Hal ini termasuk jika Komisaris Jenderal Budi Waseso digeser dari posisinya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Rotasi pejabat di kepolisian merupakan suatu hal yang rutin demi penyegaran organisasi.

"(Perubahan di) internal kepolisian selalu terjadi tiap waktu, rutin tiap waktu. Jangan dianggap pengganti sebagai hal yang menggemparkan. Itu selalu rutin. Sama juga kalian digeser, hari ini, di sini, besok ke sana, besok ke Kemenkeu, ya begitu kan? Biasa kan? Hal yang wajar kan?" kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Selebihnya, Kalla menyampaikan bahwa rotasi pejabat di lingkungan Polri merupakan kewenangan Kepala Kepolisian RI. Kendati demikian, ia menduga rotasi di lingkungan kepolisian tidak terkait kasus tertentu.

"Saya punya eselon I dipindah, menteri juga pindah-pindah. Biasa saja. Wajar-wajar saja. Kan orang perlu karier lebih baik," ucap Kalla.

Terkait wacana penggeseran Waseso dari jabatan Kabareskrim, Kalla menegaskan bahwa hingga kini Waseso masih menjabat sebagai Kabareskrim. Sebelumnya, Budi Waseso dikabarkan dipindahkan dari jabatan Kepala Bareskrim Polri. Budi disebut akan menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim pada 19 Januari 2015. Dia menggantikan posisi Komjen Suhardi Alius yang dipindah ke Lembaga Ketahanan Nasional. Wacana pencopotan Budi muncul setelah Kabareskrim mengusut kasus terkait PT Pelindo II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com