JK Telepon Buwas agar Kasus Pelindo II Tidak Masuk Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pernah menelepon Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Kepada Budi Waseso atau kerap disebut Buwas, Kalla meminta agar tidak ada pemidanaan terhadap kebijakan korporasi.

"Saya cuma bilang, seperti biasa, ini kan kebijakan korporasi, ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang kita telah pakai dan sesuai aturan undang-undang tentang administrasi pemerintah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Kalla mengaku menelepon Budi ketika ia melakukan kunjungan kerja di Seoul, Korea Selatan, pekan lalu. Kepada Buwas, Kalla meminta penjelasan mengenai duduk persoalan yang menjadi dasar Bareskrim menggeledah kantor Pelindo II.

Pada intinya, lanjut Kalla, pemerintah telah mengimbau kepada penegak hukum untuk berhati-hati dalam mengusut kebijakan suatu korporasi, terlebih lagi BUMN.

"Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja, itu pasti tetapkanlah (tersangka). Namun kalau kebijakan, jangan. Itu saja prinsipnya sih," sambung Kalla. (Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok)

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penegak hukum jangan dulu mengumbar melalui media soal proses pengusutan suatu kasus hingga ada penetapan tersangka dengan alat bukti yang kuat. Instruksi ini disampaikan Presiden agar tidak ada pejabat atau petinggi BUMN yang khawatir salah langkah dalam mengambil kebijakan.

"Instruksi Presiden lho ya, di depan semua kapolda, kalau ada orang diselidiki, jangan diekspos, sampai dengan orang itu terbukti. Itu perintah Presiden di muka para aparat kepolisian," tutur Kalla. (Baca: Bareskrim Tetapkan Anak Buah RJ Lino Tersangka Korupsi "Mobile Crane")

Kalla sebelumnya menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana. (Baca: Kalla Siap "Back Up" Pegawai Pemerintah dan BUMN yang Bekerja Benar)

Pernyataan tersebut disampaikan Kalla dalam menanggapi penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di kantor Pelindo II, termasuk di ruangan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joos Lino.

Kalla tidak memungkiri jika pengusutan oleh kepolisian ini menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pejabat ataupun karyawan BUMN. Atas dasar itu, menurut dia, duduk permasalahan kasus ini harus dipahami betul. Tak lama setelah penggeledahan di kantor Pelindo II, ada wacana mengenai penggeseran Budi dari jabatan Kabareskrim. (Baca: Budi Waseso Digeser dari Kabareskrim?) Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.