KMP Ungkit Komitmen Bersama Saat Pilpres 2014

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih atau KMP menggelar jumpa pers untuk menanggapi berpindahnya Partai Amanat Nasional yang kini mendukung pemerintah. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris Koordinator Koalisi Merah Putih Fahri Hamzah, KMP mengungkit kembali komitmen yang telah dibuat bersama saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Saat itu, KMP berkomitmen akan tetap mengawal jalannya pemerintahan dan membangun negeri meski menang ataupun kalah dalam Pilpres," kata Fahri di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Pada Selasa, 22 Juli 2014, ucap Fahri, KPU menetapkan Prabowo-Hatta kalah dalam Pilpres. Sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, KMP pun mengajukan gugatan ke MK.

Namun sebulan setelahnya, pada 21 Agustus 2015, MK memutuskan bahwa langkah KPU yang menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden berkekuatan hukum tetap. "Detik tersebut, KMP langsung menerima putusan MK," lanjut Fahri yang masih membacakan pernyataan sikap KMP.

Kemudian, pada 1 Oktober 2014, MPR, DPR, dan DPD dilantik serta memilih pemimpinnya. KMP saat itu meyakini bahwa eksekutif dan legislatif tidak boleh dikuasai oleh kelompok yang sama. Oleh karena itu, KMP berjuang untuk memenangkan pemilihan pimpinan DPR, DPD, dan alat kelengkapan dewan.

Saat itu, lanjut dia, banyak yang berpandangan bahwa KMP menguasai parlemen karena berniat menjegal Jokowi-JK. Namun, terbukti, setelah lebih kurang satu tahun berjalan, pandangan tersebut tidaklah tepat. KMP tetap loyal mendukung pemerintah sebagai penyeimbang meski di luar kekuasaan.

"KMP akan selalu menghormati sikap politik PAN sebagai entitas yang independen dalam menentukan sikap politiknya. Akan tetapi, terkait atas komitmen yang sudah dibangun dengan kesadaran bersama, kami akan minta penjelasan dari PAN dalam pertemuan yang akan dilakukan beberapa saat yang akan datang," ucap Fahri.

Selain Fahri, jumpa pers pernyataan sikap KMP ini juga dihadiri oleh Ketua Pelaksana KMP Idrus Marham, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen PKS Taufik Ridho.