Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2015, 13:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, akar masalah dari situasi ekonomi yang memburuk saat ini bukanlah pada persoalan dukungan politik. Menurut dia, masalah itu tidak ada hubungannya dengan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"KMP sejauh ini obyektif dan tidak pernah menjegal pemerintah, karena KMP ingin mengedepankan kepentingan rakyat dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk konsolidasi," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (3/9/2015), seperti dikutip Antara.

Fadli mengatakan, keadaan sekarang ini bukan soal koalisi partai pendukung di DPR, melainkan karena pemerintah yang gagal dalam memerintah dan salah dalam menilai keadaan. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Amien Rais Bicara soal "Rangkulan Maut")

Dia menilai, pemerintah tidak mampu mengonsolidasikan timnya, tidak mampu mendiagnosis, dan bahkan tidak tahu mana yang menjadi prioritas.

"Bahkan Presiden (Joko Widodo) sendiri tidak bisa membedakan mana tugas presiden, mana tugas ketua RT. Misalnya, dalam soal distribusi kartu ke masyarakat, itu ruang lingkup tugas ketua RT, bukan presiden," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu mengkritik bahwa pemerintah saat ini sudah mulai kehilangan momentum, khususnya di bidang ekonomi. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih Keluar dari KMP)

Menurut dia, dinamika global memang memiliki pengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Namun, situasi ekonomi tidak akan bertambah buruk jika pemerintah mengerti bagaimana cara menghadapinya.

"Jadi ini terkait leadership dalam pemerintahan. Pemerintah tidak mampu melakukan intervensi kebijakan ekonomi," kata Fadli.

Dia mengatakan, kegagalan ini dampaknya membuat jumlah pengangguran, kemiskinan, dan beban utang luar negeri makin meningkat. Selain itu, menurut dia, rupiah terpuruk hebat sejak 1998 dan cadangan devisa menurun. (Baca: "Tidak Ada Makan Siang Gratis, Pasti PAN Akan Masuk Kabinet")

"Sehingga, jangan pernah berpikir dengan menambah dukungan partai (PAN) ke koalisi pemerintah akan menyelesaikan situasi ekonomi yang buruk ini," katanya.

Dia menegaskan, DPR saat ini terus memberikan dukungan kepada pemerintah selama program pemerintah baik untuk rakyat. Fadli mengatakan, makin buruknya situasi ekonomi nasional saat ini lebih karena kegagalan pemerintah sendiri untuk menyikapinya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mendukung penuh segala program yang dijalankan pemerintahan. (Baca: Jokowi: Saya Sangat Menghargai Bergabungnya PAN

"PAN bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk menyukseskan seluruh program pemerintah," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Dia mengatakan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berperan bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.

Menurut dia, sudah saatnya PAN menilai semua pemangku kepentingan ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia, serta kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com