Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menakar Kekuatan Politik Pemerintah Setelah PAN Berubah Haluan

Kompas.com - 03/09/2015, 08:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam barisan parpol pendukung pemerintah diprediksi akan mengubah konstelasi politik di DPR. Sebagai fraksi kelima terbesar dalam perolehan kursi, suara PAN di Senayan cukup diperhitungkan. (Baca: KMP Yakin Tetap Solid meski Tanpa PAN)

"Dengan masuknya PAN ke KIH, jelas berubah peta politik dan turbulensi politik di Senayan. Dengan begitu, dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi semakin kuat," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago kepada Kompas.com, Kamis (3/9/2015).

Sebelum PAN bergabung, jumlah kursi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri atas Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Hanura di DPR sebanyak 207 kursi. Dengan masuknya PAN yang pada Pemilu Legislatif 2014 memperoleh 49 kursi, jumlah kursi KIH menjadi 256 dari 560 kursi anggota Dewan periode 2014-2019. (Baca: Bagi Aburizal, Sah-sah Saja PAN Pilih ke Luar dari KMP)

Analis politik Sidin Constitution itu menambahkan, pemerintah perlu memutar otak agar PAN tak hanya bergabung sementara saja. Ia memperkirakan, perombakan Kabinet Kerja jilid kedua bisa saja terjadi untuk mengokohkan keinginan PAN berkoalisi. Dalam politik, menurut dia, lobi-lobi untuk memperoleh jabatan di struktur pemerintahan sangat mungkin terjadi. (Baca: Yenny Wahid: Pemerintah Harus Manfaatkan Dukungan PAN)

"Dalam sistem presidensial tidak ada koalisi, yang ada hanya persekongkolan. Bicara apa, dapat apa dan bagaimana," ujarnya.

Resmi bergabung

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menyatakan, PAN secara resmi akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi. Manuver politik PAN itu, menurut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, bahkan telah disetujui Amien Rais. (Baca: PAN Gabung ke Pemerintah, Zulkifli Yakin Jumlah Investor Akan Meningkat)

Akan tetapi, perubahan sikap politik PAN membuat Koalisi Merah Putih terkejut. Sebab, keputusan itu diambil sebelum ada pembahasan PAN di dalam koalisi.

"Sampai sejauh ini, kami belum pernah membicarakan tentang hal ini (dukungan PAN ke pemerintah)," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada Kompas.com, Rabu (2/9/2015).

Sohibul mengatakan, sikap PAN dalam memberikan dukungan kepada pemerintah hingga kini belum jelas. Belum diketahui apakah nantinya PAN akan bergabung ke dalam KIH atau hanya sekadar mendukung pemerintahan.

"Kalau dari konferensi pers kemarin di Istana, dalam hal ini saya melihat dukungannya merepresentasikan Pak Jokowi, bukan merepresentasikan KIH," ujarnya.

Meski demikian, Sohibul menghargai keputusan politik yang diambil PAN tersebut. Ia berharap, PAN dapat menjembatani hubungan antara KIH dan KMP agar lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat, Didominasi Gen Z

Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat, Didominasi Gen Z

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com