Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tergabung dalam KMP menilai hal tersebut merupakan hak PAN.
"PAN gabung ke KIH itu hak PAN. Publik bisa lihat janji yang dulu dan sekarang," kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera ketika dikonfirmasi, Rabu (2/9/2015).
PKS, kata Mardani, tetap berada di Koalisi Merah Putih. Pasalnya, hal itu menciptakan kontrol kuat terhadap pemerintah. Mengenai pengaruh PAN terhadap konstelasi politik di parlemen, Mardani mengatakan, masyarakat kini sudah cerdas.
"Publik akan lihat usulan kebijakan pemerintah tidak pro-publik, tidak diterimanya KMP, tetapi KIH menerima, nanti kreditnya untuk KMP," ujar Mardani.
Menurut Mardani, KMP juga diuntungkan karena akan lebih solid dengan masuknya PAN ke dalam pemerintah. "Sebelumnya, mungkin masih ada dua kaki, tetapi sekarang sudah jelas," kata Mardani.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan, partainya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kami sepakat bulat menyatakan kepada Presiden bahwa PAN bergabung," ujar Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengungkapkan, pihaknya kali ini tidak lagi mendukung, tetapi benar-benar ingin berkontribusi bersama pemerintah menyelesaikan persoalan lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
"Saatnya PAN menilai seluruh stakeholder negeri ini bersatu bersama-sama untuk mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok ataupun partai," ucap Zulkifli. (Ferdinand Waskita)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.