Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertamina: Program Penanaman 100 Juta Pohon Dihentikan Tahun 2014

Kompas.com - 01/09/2015, 19:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Program penanaman 100 juta pohon, yang menurut dugaan kepolisian terdapat unsur korupsi, turut dievaluasi oleh pihak internal PT Pertamina. Menurut hasil evaluasi, program yang dicanangkan pada tahun 2011 itu dihentikan sejak 2014.

"(Dihentikan) karena butuh evaluasi sebelum melanjutkan program itu lagi. Kami juga audit secara internal," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero) Wianda Pusponegoro saat dihubungi, Selasa (1/9/2015) malam.

Wianda enggan menyebut alasan mengapa program tersebut dihentikan dan dievaluasi oleh internal Pertamina. Namun, ia mengakui bahwa jumlah pohon yang ditanam tidak sesuai dengan rencana program.

"Memang ada harapan bisa menanam sampai 100 juta pohon, tetapi jumlahnya yang sudah ditanam berapa sampai saat ini tercantum dalam hasil audit internal," ujar Wianda.

Adapun Wianda menolak mengungkapkan hasil evaluasi dan audit pihak internal Pertamina atas program itu. Pihaknya akan menyerahkan hasil evaluasi atau audit hanya kepada aparat kepolisian yang mengusut perkara tersebut.

Wianda menegaskan bahwa PT Pertamina terbuka atas proses hukum yang dilaksanakan Bareskrim Polri terhadap lembaga pengelola dana corporate social responsibility (CSR) Pertamina tersebut.

"Pertamina terbuka memberikan informasi soal teknis di lapangan (program penanaman 100 juta pohon), dan apabila informasi itu perlu ditindaklanjuti para penegak hukum," ujar dia.

Sebelumnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri mengusut perkara dugaan korupsi di tubuh Pertamina Foundation melalui program penanaman 100 juta pohon di seluruh Indonesia.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mengatakan, dari dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014 yang telah didapat, lembaga itu menggelontorkan dana sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2012, Rp 137 miliar pada 2013, dan Rp 70 miliar pada 2014. Dana itu untuk program penanaman 100 juta pohon.

Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Victor mengatakan, penyidiknya menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan dalam program itu. Penyidik memperkirakan, total kerugian negara dalam program itu mencapai Rp 226,3 miliar.

Namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit negara. Buntutnya, penyidik menggeledah kantor Pertamina Foundation di Jalan Sinabung II Terusan Simprug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Penggeledahan dimulai sekitar pukul 11.00 WIB, dan hingga pukul 18.30 WIB belum rampung. Perkara tersebut telah berstatus penyidikan. Namun, polisi belum menetapkan tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com