Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Ungkap Nama Capim KPK yang Jadi Tersangka, Polri Dianggap "Menyandera"

Kompas.com - 01/09/2015, 08:41 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Informasi Pusat (KIP) mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengumumkan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komisioner KIP Rumadi Ahmad mengatakan, jika nama tersebut tidak diumumkan kepada publik, Polri terkesan hanya ingin menyandera beberapa nama Capim KPK itu. (Baca: Menanti Delapan Calon Pimpinan KPK Pilihan Pansel)

"Kabareskrim jangan menebar teror ke Pansel KPK. Kalau memang ada capim KPK yang telah berstatus sebagai tersangka, hal itu harus segera diumumkan kepada publik," ujar Rumadi dalam siaran pers, Selasa (1/9/2015).

Menurut Rumadi, informasi mengenai penetapan tersangka terhadap seseorang bukanlah informasi yang patut ditutup-tutupi. Sebab, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah secara tegas menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi itu. (Baca: Pansel Berharap Bareskrim Segera Proses Capim KPK yang Jadi Tersangka)

Rumadi mengatakan, publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai calon pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, beberapa hari terakhir, beredar nama-nama calon pimpinan KPK yang diduga telah ditetapkan sebagai tersangka. Jika informasi yang beredar itu ternyata tidak benar, hal tersebut akan menyesatkan publik dan sangat merugikan nama baik capim KPK yang saat ini masih harus mengikuti proses seleksi berikutnya. Bahkan, jika penetapan tersangka tidak juga diumumkan, hal itu dikhawatirkan dapat membuat masalah baru pada kemudian hari. (Baca: Pansel: Capim KPK Jadi Tersangka Terkait Kejahatan Keuangan)

"Jangan biarkan capim KPK tersebut justru membebani Presiden Joko Widodo pada kemudian hari lantaran delapan nama yang diterimanya memiliki persoalan hukum pada masa lalu," kata Rumadi.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menyebutkan, salah satu capim KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun, saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2015), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak mengatakan, Polri tidak akan mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh Pansel dari Polri, capim KPK tersebut diduga terkait kejahatan keuangan. (Baca: 8 Nama Akan Diserahkan ke Jokowi, Pansel Minta Tak Ada Lagi Capim KPK Jadi Tersangka)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com