Menko Polhukam Ingatkan Semua Instansi Tak Perlu Takut Gunakan Anggaran

"Kami harap, TP4 di Kejaksaan dan pemahaman dari Kapolri, akan mempercepat proses penyerapan anggaran," ujar Luhut, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015).

Rencananya, pada Kamis (3/9/2015) besok, Luhut bersama Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan mendatangi perusahaan BUMN untuk memberikan penjelasan, agar tidak ada ketakutan mengenai  penyerapan anggaran. Apalagi, sebut Luhut, jika penyerapan dilakukan sesuai peraturan dan prosedur yang ada. (baca: Kepentingan Politik Kepala Daerah Dinilai Penyebab Serapan Anggaran Rendah)

Lemahnya penyerapan anggaran di sejumlah lembaga negara, termasuk kementerian menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, setidaknya dalam tiga bulan terakhir. Jokowi meminta agar setiap kementerian dan lembaga lebih cepat menyelesaikan masalah teknis seperti perubahan nomenklatur, agar penyerapan anggaran lebih besar. Tidak hanya kementerian, pemerintah daerah juga dinilai lemah dalam penyerapan anggaran.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, ada sebesar Rp 277 triliun anggaran daerah yang masih tersimpan di bank. Rendahnya penyerapan anggaran disebut-sebut karena kepala daerah takut terjerat kasus hukum, jika salah dalam mengelola anggaran.