Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dubes Usulan Jokowi Tak Perlu Diperdebatkan"

Kompas.com - 30/08/2015, 11:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyayangkan ada sesama anggota DPR yang menyebut duta-duta besar usulan Presiden Joko Widodo tak memiliki kompetensi di bidangnya.

"Tidak perlulah dubes-dubes usulan Presiden dijadikan polemik dan perdebatan di publik," ujar Charles melalui siaran persnya, Minggu (30/8/2015) pagi.

"Sangat prematur apabila ada anggota-anggota DPR yang sudah menilai bahwa dubes-dubes usulan Presiden itu tidak kompeten," ucap dia.

Charles mempertanyakan dari mana sesama rekan anggota DPR itu tahu bahwa nama-nama yang diusulkan tidak punya kompetensi, padahal fit and proper test Komisi I DPR RI terhadap mereka saja belum dilakukan. (Baca: "Jadi Dubes Itu Bukan Menerima Hadiah Hiburan bagi Timses Presiden")

Charles juga menyebut, mereka yang nyinyir terhadap dubes usulan Presiden, tidak melihat rekam jejak para calon dubes tersebut selama ini.

"Kalau sekilas lihat CV mereka, rata-rata punya track record baik dan mumpuni di bidangnya. Mayoritas yang diusulkan itu juga dipolmat karier yang sudah puluhan tahun malang melintang di bidang diplomasi internasional," ujar Charles.

"Yang dari kalangan nonkarier diplomat, tetapi pakar di bidang hubungan internasional. Misalnya, Rizal Sukma adalah pakar hubungan internasional, ada politisi senior Helmi Fauzi dan Alex Litaay dengan kematangan politik dia. Ini aset dalam menjalankan tugas sebagai dubes," ucapnya. (Baca: Pimpinan Komisi I: Komposisi Calon Dubes Terlalu Banyak dari Jalur Politik)

Charles menegaskan, usulan duta besar adalah hak prerogatif presiden. Ia yakin dubes-dubes tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.

Beberapa poin yang menurut Charles menjadi pertimbangan Presiden, adalah persoalan tenaga kerja, hubungan ekonomi dan kemampuan para dubes di bidang marketing untuk mempromosikan produk atau destinasi pariwisata Indonesia di internasional.

Sebelumnya, kritik terhadap dubes usulan Jokowi justru datang dari pimpinan Komisi I DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais.

Menurut dia, dubes-dubes itu bisa masuk usulan karena melalui jalur pollitik, bukan pertimbangan akan kompetensi. (Baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

Hanafi pun akan menjadikan ajang fit and proper test para dubes untuk benar-benar memastikan kompetensi mereka.

"Jika mereka tidak perform di fit and proper test dan nekat dijadikan dubes, maka ini akan menjadi 'moral hazard' bagi komunitas diplomasi dan pejabat luar negeri Indonesia," ujar dia.

Berikut 33 nama calon duta besar usulan Presiden:

1. Husin Bugis Dubes untuk Uni Emirat Arab.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com