Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diapresiasi, Saran SBY untuk Pemerintah adalah Tanda Perhatian

Kompas.com - 29/08/2015, 19:38 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan Arif Budimanta mengatakan, saran yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono menunjukkan adanya perhatian dari mantan Presiden RI kelima itu terhadap persoalan ekonomi Tanah Air.

Ia mengaskan, saran itu akan menjadi masukan dalam rapat pembahasan perbaikan ekonomi nantinya. "Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita semua memiliki kesamaan untuk membangun optimisme perekonomian kita untuk menjadi lebih baik," kata Arif dalam diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Sementara itu, Direktur Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo mengatakan, perlu adanya perhatian serius dari Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah perlu menyadari, bahwa pelambatan ekonomi merupakan persoalan serius.

Ia mengingatkan, jangan sampai pasar beranggapan Presiden Joko Widodo tak menganggap persoalan yang terjadi bukan persoalan penting. "Ketika Presiden menganggap tidak ada persoalan, maka pasar akan menganggap bahwa Presiden tidak akan melalukan apapun untuk memperbaiki keadaan," ujar dia.

Sebelumnya, SBY memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Pertama, SBY meminta Pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak terus menurun. Ia mengaku khawatir jika penurunan pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen karena dapat membawa dampak luar biasa untuk seluruh lapisan masyarakat.

Menurut SBY, jika pertumbuhan ekonomi sampai di bawah 4 persen, itu akan memicu PHK, peningkatan pengangguran, dan kemiskinan. "Pastikan rakyat bisa beli kebutuhan rumah tangga. Tidak salah bantu rakyat dengan kucurkan APBN. Kalau investasi sedang berhenti, bikin sesuatu agar investasi jalan kembali. Kalau dunia usaha lesu, kasih insentif. Pastikan ada stimulus, ada ekspansi," ujar SBY.

Kedua, SBY meminta Pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia berharap Pemerintah membuat terobosan untuk mengembalikan harga kebutuhan pokok dalam angka yang wajar dan memastikan stoknya tersedia.

Ketiga, SBY menyarankan Pemerintah memberi insentif kepada pelaku usaha. Usulan ini ia yakini mampu meringankan beban pengusaha swasta dan meminimalisasi terjadinya PHK secara masif.

Keempat, SBY berharap Pemerintah membuat terobosan untuk menjaga nilai tukar rupiah tidak tembus Rp 15.000 per dollar AS. SBY menilai penurunan nilai tukar rupiah akan memberikan dampak psikologis yang luar biasa jika melampaui batas kewajaran tersebut.

Lalu, kelima, SBY meminta Pemerintah dengan cermat menggunakan ruang fiskal. Nominal APBN harus dibuat dengan pas. "Saya kira Pemerintah sudah mengerti. Pastikan fiskal di tangan pemerintah, realistik, tepat sasaran, targetnya jelas. Jangan sampai tidak pas penerimaan dan pembelanjaan," ujar SBY.

Kemudian, yang keenam, SBY berharap Pemerintah dapat menjaga kepercayaan publik meski ekonomi sedang bergejolak. Ia mendorong agar Pemerintah terbuka, mengakui terjadinya masalah, menentukan solusi, dan bertindak nyata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com