Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Pemerintahan Jokowi Berhenti Beretorika

Kompas.com - 28/08/2015, 21:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memikirkan solusi bagi pelemahan ekonomi Indonesia secara serius. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan stabilitas harga agar pelemahan ekonomi ini tak berdampak langsung bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Tolong berhenti beretorika. Jangan beretorika ideologis. Rakyat tidak membutuhkan retorika ideologis. Mereka ingin barangnya ada, untuk membeli bisa terjangkau," kata SBY saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam.

Hadir dalam acara tersebut ratusan kader dari jajaran pengurus pusat, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, dan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Presiden keenam RI ini mengatakan, pemerintah harus menurunkan harga bahan pokok yang sudah kelewat tinggi. Caranya adalah dengan menghentikan kebijakan apa pun yang dapat mendorong inflasi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan permintaan bahan pokok sesuai dengan distribusinya. Jika dilakukan dengan benar, SBY yakin harga bahan pokok tidak akan terus naik.

"Kalau harga bergejolak, tetapi pemerintah terus beretorika, tidak akan selesai masalahnya," kata SBY yang disambut tepuk tangan riuh kader Demokrat.

Meski demikian, hingga akhir pidatonya, SBY tak menjelaskan retorika seperti apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com