Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Akan Panggil Pansel jika Ada Capim KPK Dapat "Stabilo Merah" tetapi Lolos

Kompas.com - 27/08/2015, 18:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Budi Waseso tidak mengubah pernyataan terkait tindakan yang akan dilakukan jika ada tokoh yang "di-stabilo merah" polisi tetapi terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buwas, sapaan Budi, malah memaparkan langkah-langkahnya itu secara rinci.

Pertama, Buwas akan mengklarifikasi ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK atau Pansel KPK, mengapa tokoh yang menurut polisi tersangkut tindak pidana tersebut diloloskan menjadi pimpinan KPK.

"Saya panggil Pansel (KPK), saya klarifikasi, kenapa? Apa dasarnya orang ini diloloskan? Kan rekomendasi kami (Bareskrim) kan ada satu, dua, tiga, kami jelaskan," ujar Buwas di Mabes Polri pada Kamis (27/8/2015).

Buwas mengatakan, jika Pansel KPK meragukan kebenaran hasil penelusuran Bareskrim terhadap capim KPK yang dimaksud, seharusnya mereka segera mengklarifikasi hal tersebut ke Bareskrim. Sebab, menurut Buwas, penelusuran Bareskrim atas para capim KPK bukanlah main-main dan dilakukan secara resmi atas nama institusi.

Kedua, jika pansel sudah memberikan jawaban, Bareskrim akan menganalisisnya. Buwas menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati pansel beserta keputusannya.

"Kalau (tetap) dipilih juga enggak apa-apa. Namun, pada kemudian hari, jika kami menangani kasus itu, dan naik ke penyidikan, dan yang bersangkutan menjadi tersangka, saya jangan dibilang mengkriminalisasi ya," ujar Buwas.

Buwas pun menolak jika pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap Pansel KPK. Ia juga menolak jika disebut mengintervensi kerja panitia.

Buwas dianggap mengancam

Sebelumnya, Buwas mengatakan, Polri akan membuka hasil penelusuran pihaknya kepada publik jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel KPK.

"Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kami buka ke masyarakat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran," ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel KPK dalam memilih calon pimpinan lembaga tersebut.

Peneliti LBH Jakarta, Isnur, menilai, pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso soal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah ancaman. Pernyataan Budi Waseso dianggap berbahaya bagi masa depan KPK.

"Pernyataan Buwas (Budi Waseso) itu, menurut kami, ancaman nyata untuk Pansel. Jelas, ini bahaya," ujar Isnur di kantor sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com