Pimpinan Komisi I: Komposisi Calon Dubes Terlalu Banyak dari Jalur Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 33 nama calon duta besar Indonesia ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Namun, dari nama-nama yang diajukan, delapan orang diantaranya berasal dari jalur politik.

"Komposisi calon dubes yang diajukan Presiden ini terlalu banyak dari jalur politiknya," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis (27/8/2015).

Hanafi menegaskan, tak akan memberi kelonggaran kepada calon dubes ini saat proses uji kepatutan dan kelayakan nantinya. Sebab, dubes merupakan perwakilan negara untuk ditempatkan di negara lain. Untuk itu, mereka harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. (baca: Calon Dubes Pilihan Jokowi Dikhawatirkan Ganggu Diplomat Karir Kemenlu)

"Jika mereka tidak perform di fit and proper test dan nekat dijadikan dubes, maka ini akan menjadi moral hazzard bagi komunitas diplomasi dan pejabat luar negeri Indonesia," ujarnya. (baca: Ini 33 Calon Dubes Usulan Jokowi)

Dari 33 nama yang diusulkan, delapan diantaranya berasal dari partai politik. Mereka adalah Safira Machrusah (PKB), Husnan Bey Fananie (PPP), Helmy Fauzi (PDI-P), Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi (Golkar), Marsekal Madya TNI (Purn) Budhy Santoso (Hanura), Diennaryati Tjokrosuprihatono (Nasdem), Alexander Litaay (PDI-P), Amelia Achmad Yani (mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional).

Pihak Istana telah membantah jika Presiden Jokowi disebut mendapat pesanan dari parpol. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa jumlah politisi yang ditunjuk Jokowi tidak sebanyak calon dubes yang berasal dari Kementerian Luar Negeri.

"Sebenarnya tak terlalu banyak, ya. Bisa dilihat dari presiden ke presiden, kan sebenarnya ada ininya. Daerah utama tetap diberikan prioritas ke diplomat karier," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).