JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku, hingga kini tidak mengetahui siapa saja calon pimpinan KPK yang mendapat "catatan stabilo merah" dari Bareskrim Polri. Namun, dia berharap agar catatan tersebut menjadi perhatian panitia seleksi calon pimpinan KPK.
"Karena Kabareskrim diminta secara khusus oleh Pansel untuk menelusuri mereka-mereka ini. Maka apa yang menjadi temuan itu, seyogyanya menjadi perhatian dari pansel. Sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Dia menyatakan, pemerintah mengambil sikap untuk tidak ikut campur atau ikut menentukan siapa calon yang berhak diloloskan. Namun, apabila pansel secara resmi meminta Polri melakukan telusur jejak rekam, maka hal itu seharusnya menjadi pertimbangan pansel.
Menurut Pramono, Polri tidak perlu membuka nama yang "berstabilo merah" itu ke publik apabila pansel mengambil inisiatif tidak meloloskan calon itu. Dia mengingatkan agar pansel tidak meloloskan calon yang sama.
"Pansel harus bekerja berdasarkan fakta, data, akurasi, bukan berdasarkan perasaan karena yang dipilih adalah orang-orang terbaik, orang bersih dan bukan orang-orang yang populer di panggung dan bukan orang-orang yang menggunakan KPK, karena kita punya pengalaman, menggunakan KPK untuk menjadi panggung begitu," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso sebelumnya mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel. (Baca: Budi Waseso Ingatkan Pansel soal Capim KPK yang "Distabilo Merah" oleh Polri)
“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK. (Baca: Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK)
“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” katanya.
Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menganggap wajar pernyataan Budi tersebut. Menurut Destry, pernyataan serupa juga muncul dari para penelusur rekam jejak calon pimpinan KPK. Ia tak melihat ada ancaman di balik pernyataan itu.
"Saya berusaha berpikir objektif, saya memahami pernyataan Pak Budi Waseso. Menurut saya itu wajar," kata Destry.
Ada 19 calon pimpinan KPK yang akan menjalani tes tahap akhir. Laporan akan disampaikan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
