Ruhut: Langkah Jokowi Tolak Pembangunan Gedung Baru DPR Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menilai Presiden Joko Widodo secara tidak langsung telah menolak rencana pembangunan tujuh proyek kompleks parlemen. Menurut Ruhut, pesan tersirat itu disampaikan Presiden melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono sebelumnya mengungkapkan bahwa Presiden menilai tak elok DPR membangun tujuh proyek di tengah kondisi ekonomi yang sedang krisis seperti saat ini. (Baca: Ekonomi Sedang Krisis, Presiden Nilai Tak Elok DPR Bangun Gedung Baru)

"Pak Jokowi sudah menolak secara halus, karena beliau orang Jawa kan itu tidak bisa dia bilang langsung menolak. Memang begitu cara menolaknya," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ruhut menilai, langkah Presiden tersebut sudah tepat. Di tengah keprihatinan atas kondisi ekonomi yang semakin tak menentu, kata dia, tidak tepat jika pembangunan kompleks parlemen dilakukan sekarang. Apalagi, pembangunan kompleks direncanakan mempunyai tujuh tahapan.

Ruhut mengusulkan, DPR cukup membangun satu gedung untuk ruang kerja anggota dewan. Sebab, ruang kerja yang saat ini memang tidak memadai untuk kerja anggota dan tujuh stafnya.

"Kepentingan rakyat kita utamakan. Apalagi ini satu-satunya lembaga yang bawa nama rakyat. Lembaga wakil rakyat," ucapnya.

Tujuh proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Tujuh proyek itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)