Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Lanjutkan Tahapan Pencalonan di Kota Mataram dan Kabupaten Fakfak

Kompas.com - 25/08/2015, 01:50 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum melanjutkan tahap pencalonan kepala daerah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Rencananya, penetapan pencalonan akan diumumkan pada September 2015, setelah melalui proses verifikasi.

"Dua daerah yang akan dibuka kembali pendaftarannya, yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Fakfak," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik, dalam konferensi pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Kota Mataram sebelumnya ditetapkan sebagai daerah dengan satu pasangan calon, yang pelaksanaan pilkadanya akan ditunda hingga 2017. Namun, salah satu pasangan bakal calon yang pernah ditolak pendaftarannya mengajukan gugatan di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Panwaslu Kota Mataram kemudian memutuskan agar pendaftaran pasangan bakal calon tersebut diterima oleh KPU setempat. Saat ini, proses pendaftaran telah memasuki masa verifikasi syarat pendaftaran.

Adapun Kabupaten Fakfak sebelumnya memiliki empat pasangan bakal calon. Namun, dalam tahap pendaftaran, pada tiga pasangan ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur dan syarat pendaftaran. Atas rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Fakfak, tiga pasangan tersebut diperbolehkan untuk mendaftar ulang pencalonannya kembali.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, persoalan yang timbul sebelumnya karena ada kekurangan dalam pemenuhan syarat administrasi, berupa surat dukungan dari partai politik pengusung.

"Sesuai putusan Panwaslu, kita minta supaya KPUD melaksanakannya dengan menerima kembali pendaftaran pasangan calon," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com