Maklumat Kapolri Terkait Penimbunan Bahan Pangan Disebar ke Seluruh Polsek

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor MAK/01/VIII/2015 tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok. Maklumat itu ditandatangani Senin, 24 Agustus 2015.

"Maklumat ini sudah disebarkan ke jajaran Polda, sampai Polsek. Kita harap hari ini juga sudah diterima mereka," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Senin sore.

Berikut isi Maklumat yang dikeluarkan Kapolri itu:

Maklumat Kapolri nomor: MAK/01/VIII/2015 tentang larangan melakukan penimbunn atau penyimpanan pangan dan barang kebutuhan pokok. Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan sebagai dasar kebutuan manusia yang paling utama serta stabilisasi pasokan dan harga pangan bagi masyarakat.

Dengan ini kapolri menyampaikan maklumat sebagai berikut:

1. Pemerintah berkewajiban ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan untuk masyarakat yang cukup aman, bermutu dan bergizi seimbang.

2. Dalam praktek sering terjadi keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh kelangkaan atau gejolak enaikan harga pangan.

3. Kepada para pelaku usaha dilarang:

A. Dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal yang diperbolehkan atau di luar batas kewajaran, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan sehingga mengakibatkan bahan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi,

B. Menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah atau waktu tertentu pada saat kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas perdagangan.

Apabila ada pelaku usaha sebagaimana nomor 3, akan dilakukan tindakan tegas karena itu perbuatan pidana atau kriminal dan akan dilakukan pelanggaran pidana pasal 133 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman penjara 7 tahun atau denda paling banyak Rp 100 miliar dan pasal 104 UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Rp 50 miliar.

Anton berharap maklumat tersebut ditanggapi serius oleh kepala satuan wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia, yakni dengan menyelidiki setiap ada informasi soal penimbunan komoditas.

"Kita harap, begitu ada laporan penimbunan, minimal dicek dulu, baru kalau sudah jelas soal pelanggaran, kita selidiki, kita sidik," lanjut Anton. (Baca: Kapolri Keluarkan Maklumat untuk Pidanakan Penimbun Pangan)