Sekda dan Sejumlah Kepala Dinas Muba Dipanggil KPK dalam Kasus Suap DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sohad Majid sebagai saksi dalam kasus dugaan suap DPRD Musi Banyuasin terkait Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Sohad akan diperiksa KPK sebagai saksi bagi tersangka Ketua DPRD Musi Banyuasin Raimon Iskandar.

"Diperiksa sebagai saksi bagi RIS (Raimon Iskandar)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (24/8/2015).

KPK juga memanggil sejumlah kepala dinas di Kabupaten Muba, yaitu Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Zainal Aripin, Kepala Dinas Pendidikan Nasional M Yusuf, dan Kepala Dinas Pekerjaan Bina Marga Andri Sophan. KPK menetapkan empat tersangka baru dalam pengembangan kasus ini. Keempatnya yaitu Raimon Iskandar (F-PAN) beserta tiga Wakil Ketua DPRD Musi Banyuasin Aidil Fitri (F-Gerindra), Islan Hanura (F-Golkar), dan Darwin AH (F-PDI-Perjuangan).

Dari hasil tangkap tangan, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, anggota DPRD Muba Fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba Fraksi Partai Gerindra Adam Munandar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Muba Faisyar. Kemudian, pada Jumat (14/8/2015) lalu, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty, anggota DPRD Sumatera Selatan, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dalam proses tangkap tangan di Muba, KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp 2,56 miliar. Nilai suap dalam kasus ini diduga lebih dari Rp 2,56 miliar. KPK menduga, uang Rp 2,56 miliar itu bukan pemberian yang pertama.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, total komitmen dalam kasus ini lebih dari Rp 10 miliar. Hingga kini, KPK masih mendalami inisiator pemberian suap kepada anggota DPRD Muba. Diduga, ada keterlibatan pihak selain empat orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka.