JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sejumlah peraturan yang dinilai menghambat investasi. Jokowi ingin ada deregulasi besar-besaran peraturan untuk mempercepat investasi masuk ke dalam negeri.
"Presiden memandang penting pemerintah melalukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi serta pengadaan barang dan jasa," ujar Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Rabu (19/8/2015).
Jokowi, ungkap Teten, meminta semua regulasi mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Keputusan Presiden, yang menghambat harus dipangkas. Teten mencontohkan soal waktu mengurus izin usaha yang masih lama di Indonesia.
Di Indonesia, mengurus izin usaha memerlukan waktu sangat lama. Sementara di negara-negara seperti China dan dan India, pengurusan izin usaha hanya memerlukan waktu 3 hari.
"Mereka bahkan bukan hanya kemudahan dalam berusaha, misalnya dari segi perizinan, prosedur, tapi mereka jauh lebih agresif termasuk financial model-nya," ungkap Teten.
Saat ditanyakan berapa banyak regulasi yang akan dipangkas, Teten menuturkan Presiden menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengiventarisir seluruh regulasi yang dianggap menghambat. "Pasti akan ada banyak di banyak kementerian," ujar dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.