Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Nilai Konvoi Moge Perlu Dikawal meski Istana Sebut Hal Itu Melanggar Aturan

Kompas.com - 19/08/2015, 17:50 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Boleh atau tidaknya polisi mengawal konvoi motor gede (moge) masih menjadi polemik. Hal ini terutama terjadi setelah peristiwa pesepeda menghadang iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta beberapa waktu lalu, yang kemudian menjadi buah bibir di publik.

Pihak kepolisian yang dimintai tanggapan atas hal itu berlindung pada Pasal 134 huruf (g) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bunyinya, "Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut...(a)...(b) dan seterusnya hingga huruf (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Intinya, polisi menganggap pengawalan terhadap konvoi moge telah sesuai aturan perundangan. Namun, dalam poin penjelasan pasal itu disebutkan bahwa, "Yang dimaksud dengan ‘kepentingan tertentu’ adalah kepentingan yang memerlukan penanganan segera, antara lain Kendaraan untuk penanganan ancaman bom, Kendaraan pengangkut pasukan, Kendaraan untuk penanganan huru-hara, dan Kendaraan untuk penanganan bencana alam."

Poin ini dipersepsikan bahwa konvoi moge tidak masuk ke dalam kategori "kepentingan tertentu" sehingga tidak laik mendapatkan pengawalan polisi. Lantas, apa jawaban Polri atas hal tersebut?

Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Condro Kirono tetap berkeyakinan bahwa pengawalan konvoi moge oleh polisi adalah hal yang benar. Penjelasan Pasal 134 huruf (g) itu pun, menurut Condro, sama sekali tidak bertentangan.

"Kan ada kata 'antara lain'. Artinya, yang dijelaskan di situ ya antara lainnya saja, tetapi ada yang lain juga, salah satunya konvoi. Kan tidak mungkin semuanya dimasukkan ke dalam situ (penjelasan Pasal 134 huruf (g)) itu kan," ujar Condro di Kompleks PTIK, Kamis (19/8/2015).

Condro mencontohkan aktivitas lain yang biasanya mendapat kawalan dari kepolisian, yakni gerak jalan, sepeda santai, karnaval, dan sebagainya. Aktivitas masyarakat yang menurut penilaian polisi butuh penjagaan, menurut Condro, sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan.

"Nah, apalagi ini (iring-iringan Harley Davidson di Yogyakarta). Ada event Bike Week yang mengumpulkan komunitas motor gede sampai 2.500-an unit, maka dibuatlah rencana pengamanan dari start sampai finis. Ya pasti diamankan, dong," lanjut Condro.

Condro juga menampik anggapan bahwa polisi tidak peka terhadap lingkungan sosial dalam pengawalan itu. Ia menegaskan, atas dasar menghormati ketenangan Yogyakarta, pihaknya tidak membuat rute yang melintasi dalam kota, tetapi melalui jalur lingkar luar demi meminimalkan dampak negatif yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi II Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan Setkab RI, melalui situs setkab.go.id, Kamis, sudah menebak jawaban Polri soal pemaknaan frasa "antara lain" sebagai dasar argumentasi. Namun, tafsir Polri atas frasa dalam UU tersebut tetap dianggap lemah. Bahkan, ia meminta Polri merevisi poin itu dengan mempertegas definisi frasa "antara lain" di dalam penjelasan pasal tersebut. (Baca: Istana Sebut Tindakan Polisi Kawal Konvoi Moge Langgar Aturan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com