Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desak RUU Disahkan, Penyandang Disabilitas Akan Karnaval ke DPR

Kompas.com - 18/08/2015, 06:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR.

"Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas yang hingga kini masih tertahan dalam pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM)," kata Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Mahmud Fasa, di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Mahmud mengatakan, para penyandang disabilitas yang tergabung dari organisasi disabilitas nasional, seperti PPDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), akan mengenakan pakaian daerah dari berbagai macam provinsi.

Pelepasan karnaval akan dilakukan oleh istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, dan dihadiri oleh sejumlah pemerhati disabilitas, seperti Komisioner Komnas HAM, Sandra Moniaga serta orangtua penyandang disabilitas sekaligus penyanyi ternama Indonesia, Dewi Yul.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

Karnaval akan dimulai di Bundaran Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat pukul 09.30 WIB hingga Bundaran Hotel Indonesia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Selanjutnya, peserta karnaval akan menuju DPR dengan menggunakan angkutan pribadi.

Dalam tuntutannya, para penyandang disabilitas meminta DPR mempercepat proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas dan segera mengesahkannya menjadi usul inisiatif DPR pada awal masa sidang I Tahun Persidangan 2015-2016, atau paling lambat 31 Agustus 2015.

Selain itu, Presiden Joko Widodo dan DPR juga diminta untuk menyelesaikan proses legislasi RUU Penyandang Disabilitas pada tahun ini.

Organisasi penyandang disabilitas menilai, perlu regulasi baru yang menjamin pelaksanaan hak asasi penyandang disabilitas meski negara sudah memiliki UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

"UU tahun 1997 sudah tidak relevan dengan nilai hak-hak penyandang disabilitas karena masih menggunakan nilai charity (belas kasih) yang melahirkan pandangan diskriminatif, bahwa penyandang disabilitas tidak mampu dan memerlukan bantuan sosial," kata Ketua Pokja Hukum RUU Penyandang Disabilitas, Ariani Soekanwo.

Dalam draf RUU tersebut, ada 26 hak penyandang disabilitas Indonesia yang mengacu pada UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas antara lain hak akses terhadap informasi, hak atas pekerjaan dan lapangan kerja, hak atas partisipasi dalam kehidupan berpolitik dan hak atas statistik.

Berikut suasana saat berlangsungnya karnaval :

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa spanduk saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas membawa poster saat menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas saat beraksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Penyandang tunanetra turut serta dalam Karnaval Budaya Disabilitas di Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Peserta Karnaval Budaya Disabilitas menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain untuk memperingati Dirgahayu Ke-70 RI, peserta karnaval juga meminta agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU Penyandang Disabilitas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com