Hal itu dikatakan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, saat dijumpai seusai mengikuti upacara detik-detik Proklamasi di Nusantara Polo Club, Senin (17/8/2015).
Idrus menekankan pentingnya konsolidasi politik terutama untuk mengoreksi persoalan hukum. Sebab, dalam praktik di lapangan, hukum masih kerap dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menekan pihak-pihak tertentu.
"Pemerintah memang sudah me-reshuffle menteri-menteri di bidang ekonomi. Tetapi jangan lupa, ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan politik," kata Idrus.
Di sisi lain, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak dapat terlepas dari peran pengusaha. Jika pengusaha tidak merasa aman, maka, jangan berharap para pengusaha itu akan menjalankan bisnisnya di Indonesia.
"Keamanan itu berkaitan dengan politik. Jadi harus mengharmonisasi semuanya," ujarnya.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Sohibul Iman mengatakan, kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin masih tinggi. Hal itu diketahui dari tingginya angka gini ratio yang mencapai 0,42.
"Di usia Indonesia yang sudah 70 tahun, kesejahteraan seharusnya sudah bisa dinikmati bersama, dan kesenjangan sudah semakin kecil. Menurut saya ini adalah pekerjaan rumah bagi Presiden," ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga bertugas menjamin peningkatakan kesejahteraan sosial masyarakat. Meski sudah ada UU yang menjami mengenai persoalan itu, namun implementasinya dianggap masih kurang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.