Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Franz Magnis: Pemerintah Harus Konsisten Lindungi Kaum Minoritas

Kompas.com - 17/08/2015, 09:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Budayawan Franz Magnis Suseno mengatakan peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2015 harus dijadikann momentum untuk kembali kepada Pancasila.

"Pancasila jangan hanya sebagai hiasan di dinding, tetapi hakikatnya Pancasila adalah kesepakatan bangsa," ujar Franz di Jakarta, Minggu (16/8/2015).

Franz yang baru saja menerima penghargaan Rooseno Award tersebut menjelaskan Pancasila merupakan kesepakatan bangsa dalam menerima identitas pada setiap perbedaan.

Sayangnya, hal tersebut banyak ditentang oleh pihak-pihak yang menginginkan penerapan keyakinan mereka.

"Jangan menyerah. Kelompok-kelompok kecil juga sama-sama bangsa Indonesia. Sama-sama manusia," tambah dia.

Sila-sila dalam Pancasila, lanjut dia, mempunyai makna yang dalam. Dia memaknai sila pertama adalah meyakini adanya Tuhan dalam hati semua rakyat Indonesia. Kemudian, sila kedua dimaknai dengan menolak adanya kekerasan pada nilai-nilai manusia. Sila ketiga, mengenai pentingnya persatuan bangsa.

Selanjutnya sila keempat, dimaknai jangan sampai demokrasi yang sudah ada hilang begitu saja, serta sila kelima adalah yang terus masih diperjuangkan yakni keadilan sosial.

Ke depan dia berharap, pemerintah harus konsisten dalam melindungi kaum minoritas dan tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

"Saya juga berharap, KPK diberi kekuatan kembali untuk memerangi korupsi," ujar dia.

Selain itu, dia juga berharap pemerintah serius dalam mengatasi melambatnya perekonomian Indonesia yang terjadi pada semester pertama tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com