Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Luhut Panjaitan Resmi Berkantor di Kemenko Polhukam

Kompas.com - 12/08/2015, 19:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski telah dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Rabu (12/8/2015), Luhut Binsar Panjaitan belum sempat berkantor. Salah seorang protokoler di kementerian itu mengatakan, setelah dilantik, Luhut masih mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Negara hingga Rabu malam.

"Bapak (Luhut) kan masih milik Istana saat ini. Jadi kemungkinan sampai malam di sana," ujar dia.

Oleh sebab itu, sejumlah anggota protokoler Kementerian Polhukam yang mendampingi Luhut usai dilantik Menko Polhukam di Istana Negara, kembali ke kantornya pada Rabu sore.

"Karena setelah dari Istana Negara, bapak itu langsung pulang ke kediaman. Makanya kami (protokoler) lepas," lanjut dia.

Resminya, Luhut baru akan bekerja di jabatan yang baru pada Kamis (13/8/2015) besok usai acara serah terima jabatan bersama Tedjo Eddhy Purdijatno. Acara serah terima jabatan akan berlangsung pukul 09.30 WIB di Ruangan Nakula Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Usai acara sertijab, Luhut dijadwalkan berada di Istana Negara untuk menghadiri acara penyerahan penghargaan presiden.

Presiden melantik Luhut di Istana Negara pada Rabu siang. Luhut menggantikan Tedjo Eddhy sebagai Menkopolhukam. Selain Tedjo, presiden juga mengganti empat menteri lain, yakni Thomas Lembong menggantikan Rahmat Gobel sebagai Menteri Perdagangan, Darmin Nasution menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli menggantikan Indriyono Seosilo sebagai Menko Maritim, dan Sofyan Djalil menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain itu, Presiden juga melantik Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet, yang menggantikan Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com