Jubir MA Pastikan Ahli Waris Soeharto Tak Dibebani Ganti Rugi Rp 4,389 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi memastikan bahwa ahli waris Presiden ke-2 RI, Soeharto, tidak dibebani untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4,389 triliun. Menurut dia, ganti rugi hanya dibebankan kepada Yayasan Supersemar, selaku tergugat II.

"Tidak, ahli waris Soeharto tidak dikenai putusan sehingga tidak diminta untuk membayar ganti rugi," ujar Suhadi kepada Kompas.com, Rabu (12/8/2015).

Menurut Suhadi, permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemerintah melalui Jaksa Agung dilakukan terhadap dua tergugat. Tergugat I adalah Soeharto, sedangkan tergugat II adalah Yayasan Supersemar. Selain itu, dalam putusan yang dikeluarkan MA, tidak dijelaskan bahwa ahli waris Soeharto diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Dengan demikian, ganti rugi hanya dibebankan kepada Yayasan Supersemar.

"Untuk saat ini, salinan resmi putusan belum dipublikasikan. Tetapi, dalam waktu dekat, salinan akan dimuat dalam situs resmi MA," kata Suhadi.

MA sebelumnya mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara penyelewengan dana beasiswa Supersemar. MA memperbaiki kesalahan ketik yang terdapat dalam salinan putusan kasasi. Pada 2010, MA memutuskan mantan Presiden Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Majelis kasasi yang dipimpin Harifin A Tumpa dengan hakim anggota Rehngena Purba dan Dirwoto memutuskan mereka harus membayar kembali kepada negara sebesar 315 juta dollar AS (berasal dari 75 persen dari 420 juta dollar AS) dan Rp 139,2 miliar (berasal dari 75 persen dari Rp 185,918 miliar). Persoalan muncul ketika terjadi kesalahan dalam pengetikan putusan. MA tidak menuliskan Rp 139,2 miliar, tetapi Rp 139,2 juta alias kurang tiga angka nol.

Setelah diperbaiki dalam pemeriksaan peninjauan kembali (PK), Soeharto dan Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139,2 miliar kepada negara. Apabila 1 dollar AS sama dengan Rp 13.500, uang yang dibayarkan mencapai Rp 4,25 triliun ditambah Rp 139,2 miliar atau semuanya menjadi Rp 4,389 triliun. (Baca: MA Perbaiki Salah Ketik, Ahli Waris Soeharto Harus Bayar Rp 4,389 Triliun)

Kasus ini bermula ketika pemerintah menggugat Soeharto dan Yayasan Supersemar atas dugaan penyelewengan dana beasiswa. Dana yang seharusnya disalurkan kepada siswa dan mahasiswa itu justru diberikan kepada beberapa perusahaan, di antaranya PT Bank Duta 420 juta dollar AS, PT Sempati Air Rp 13,173 miliar, serta PT Kiani Lestari dan Kiani Sakti Rp 150 miliar. Negara mengajukan ganti rugi materiil 420 juta dollar AS dan Rp 185 miliar serta ganti rugi imateriil Rp 10 triliun.

Pada 27 Maret 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Yayasan Supersemar bersalah menyelewengkan dana. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jaksa yang belum puas kemudian mengajukan kasasi.

Pengacara keluarga Soeharto, Juan Felix Tampubolon, menilai putusan itu tidak tepat. "Semua bukti dokumen hanyalah fotokopi, dari saksi-saksi fakta yang diajukan jaksa kebanyakan tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil jaksa," kata Juan Felix Tampubolon, Selasa (11/8/2015).

Juan Felix mempertanyakan bagaimana bisa gugatan tersebut bisa dikabulkan Mahkamah Agung. Ia tetap menganggap pengabulan peninjauan kembali (PK) oleh Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang aneh. (Baca: Keluarga Soeharto Diwajibkan Bayar Rp 4,389 Triliun, Pengacara Akan Pelajari Putusan MA)