Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sohibul Iman Ingin Teguhkan PKS sebagai Partai Dakwah

Kompas.com - 11/08/2015, 16:58 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menegaskan, pihaknya ingin meneguhkan khitah perjuangan PKS sebagai partai kader dan partai dakwah. Menurut dia, setiap langkah yang akan diambil oleh kader PKS kedepannya bertujuan untuk kedua kepentingan tersebut.

"Sesuai tagline kami di Munas lalu, kami ingin menjadi partai dakwah yang kokoh untuk melayani masyarakat. Jadi concern kami adalah bagaimana memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada masyarakat," kata Sohibul di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

Untuk meneguhkan harapan tersebut, ia mengatakan, konsolidasi internal tetap menjadi salah satu hal yang harus dilakukan ke depan. Di samping juga perluasan basis konstituen di daerah guna menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015. (baca: Ini Alasan Pemilihan Pimpinan Majelis Syuro dan Presiden PKS Dipercepat)

"Konsolidasi adalah proses yang continue, hanya persoalannya intensitasnya saja. Selain itu kami juga ingin melakukan perluasan konstituen," ujarnya.

Dalam sidang musyawarah Majelis Syuro PKS kemarin, Salim Segaf Aljufrie terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro (MS) PKS, menggantikan Hilmi Aminuddin. Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Wakil Ketua MS. Presiden PKS periode 2015-2020 dijabat Sohibul Iman, menggantikan Anis Matta. (Baca: Kepengurusan Baru PKS, Majelis Syuro hingga Presiden Diganti)

Sidang musyawarah Majelis Syuro PKS juga memutuskan Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Surahman Hidayat sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Taufik Ridlo sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP), Mahfuzh Abdurrahman sebagai Bendahara Umum DPP, serta Untung Wahono sebagai Sekretaris Majelis Syuro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com