Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi V DPR Minta Pemerintah Waspadai Mafia Daging Sapi

Kompas.com - 11/08/2015, 05:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan pemerintah pusat untuk mewaspadai ulah mafia daging yang menyebabkan kenaikan tertinggi harga daging sapi dalam tiga dekade terakhir.

"Pembatasan impor yang dilakukan pemerintah membuat mafia sapi dan eksportir luar menjadi was-was. Mereka terpukul karena akan kehilangan potensi omset triliunan rupiah akibat pembatasan itu, sehingga mafia mulai melakukan rekayasa sehingga harga daging sapi menjadi melonjak. Dan ini yang harus diwaspadai pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan RI yang mempunyai wewenang dalam menstabilkan harga," kata Heri Gunawan dalam siaran persnya, Senin.

Menurut dia, hitungannya cukup sederhana jika harga satu ekor sapi Australia ditambah pengapalan dan lain-lain Rp10 juta, maka eksportir itu kehilangan potensi omset sebesar 270 ribu ekor dikurangi 50 ribu ekor dikali Rp10 juta maka omset importir akan hilang sekitar Rp2,2 triliun setiap kuartalnya.

Sehingga setiap tahunnya, mafia akan kehilangan omset Rp8,8 triliun, ini merupakan angka yang fantastis tidak heran jika hilangnya potensi omset tersebut membuat mafia sapi impor menjadi gusar. Mereka berupaya melakukan rekayasa agar pemerintah tetap impor dan ini sudah terlihat dari rekayasa yang semakin kuat.

"Mafia-mafia itu sedang berusaha memainkan harga hingga mencapai angka tertinggi seperti sekarang. Seharusnya Kemendag RI dan Bulog segera melakukan intervensi. Padahal regulasinya sudah jelas, bahkan secara spesifik dalam Perpres tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting (Bapokting) Mendag punya wewenang penuh untuk melakukan intervensi harga," tambahnya.

Untuk diketahui, saat ini sedang dilakukan pembatasan impor sapi. Hal itu menjadi wujud konkret perwujudan kedaulatan pangan. Pada kwartal III-2015 izin impor sapi yang sekarang ada di Kemendag hanya 50 ribu ekor. Angka itu menurun drastis dari kwartal sebelumnya yang mencapai 270 ribu ekor.

Heri mengatakan rekayasa mafia itu terstruktur, modus yang mereka mainkan macam-macam mulai memainkan harga beli sapi di peternak serendah mungkin, hanya berkisar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu setiap kilogramnya, memotong sapi betina bunting untuk dijual di pasar, dan lain-lain.

"Peternak sapi tidak punya pilihan sama sekali selain menjual sapi mereka dengan harga yang murah. Lebih-lebih di saat musim kemarau seperti sekarang di mana pakan ternak sulit didapat," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan Kemendag harus lebih pro aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan institusi terkait seperti Bulog untuk menjaga stabilitas pasokan dan pengamanan distribusi. Jangan sampai peternak-peternak itu terus menjual sapinya ke lingkaran mafia.

"Harus dipastikan juga sebisa mungkin peternak tidak menjual daging sapi dalam bentuk gelondongan kepada tengkulak. Tapi, dalam bentuk karkas (daging segar) secara langsung ke pasar," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com