Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kritik Lokasi dan Pengkajian Teknologi BPPT

Kompas.com - 11/08/2015, 00:12 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan kajian yang tepat sasaran. Ia berharap setiap kajian yang dihasilkan BPPT bisa diterapkan dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan bagi negara.

"Untuk apa BPPT ini berkantor di tengah kota? Apa yang dikaji di Thamrin ini? Kalau mau kaji, pergi lah ke Serpong, daerah industri. Kalau di Thamrin, apa yang dikaji?" kata Kalla di hadapan pegawai di Kantor BPPT ketika menghadiri penandatanganan nota kesepahaman BPPT dengan Pertamina dan Kementerian ESDM, Senin (10/8/2015).

Menurut Kalla, penerapan teknologi merupakan salah satu kunci suksesnya pembangunan. Wapres mencontohkan Singapura yang rata-rata pendapatan warganya mendekati 50.000 dollar Singapura per orang per tahun.

Dengan sumber daya alam yang tidak terbatas jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura bisa menjadi negara maju berkat penerapan ilmu dan teknologi.

"Dia (Singapura) tidak punya apa-apa tetapi dia punya ilmu yang diterapkan. Kita mungkin kaji terus tetapi tidak pernah kita jalankan. Belum tentu lagi mengkajinya bagus betul," tutur Kalla.

Wapres juga menyampaikan bahwa ke depannya pemerintah akan lebih memberdayakan para ahli BPPT, terutama dalam menyusun rancang bangun proyek infrastruktur. Menurut dia, ilmu yang dimiliki para ahli BBPT akan luntur jika tidak pernah dipakai. Apalagi, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Kalla menyebut BPPT sebagai salah satu lembaga dengan potensi besar namun efektivitasnya masih kurang.

"Tapi ini bukan salah Anda, tetapi (salah) pemerintah yang tidak memberikan arahan yang efektif, arah yang keras kepada BBPT dan Bappenas," ujar Kalla.

Kalla tidak ingin BPPT hanya menjadi sekadar lembaga sertifikasi teknologi ketika pemerintah hendak mengadakan barang atau jasa. Kurangnya anggaran sedianya tidak menjadi alasan bagi BPPT untuk kurang melakukan penelitian.

"Penelitian kan tidak semuanya perlu biaya besar," sambung Kalla.

Dalam kesempatan ini Wapres juga menyampaikan rencana pemerintah mengubah kelembagaan BPPT menjadi badan layanan umum dari semula lembaga non kementerian. Dengan berbentuk BLU, kinerja BBPT diharapkan lebih berorientasi kepada hasil.

Di samping itu, BPPT bisa lebih fleksibel mengikat kontrak untuk kerjasama proyek sehingga memberikan pemasukan lebih. Dengan demikian, tenaga para ahli BBPT bisa lebih dihargai.

"Kita harus menyamakan (honor) dengan profesional dan ilmuwan asing (bukan seperti honor PNS),” kata Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com