PDI-P Kritik Menteri BUMN yang Serahkan Pengelolaan Pelabuhan ke Asing

"Menjadi tanggung jawab Menteri BUMN untuk melaksanakan Nawacita, dan mendorong pengelolaan JICT oleh putra-putri bangsa, daripada menyerahkan ke pihak lain," kata Hasto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/8/2015).

Hasto mengaku telah menerima Serikat Pekerja PT JICT. Mereka menuntut pembatalan perpanjangan konsesi kepada Hutchison Port Holdings (HPH). Sebab, nilai kontraknya jauh lebih rendah dari kontrak periode pertama. Nilai jual JICT pada 2014 hanya sebesar 215 juta dollar AS, lebih kecil dari penjualan tahun 1999 yang mencapai 234 juta dollar AS.

"Atas dasar keberatan serikat pekerja tersebut, pemerintah sebaiknya mendengarkan. Terlebih para serikat pekerja menyerukan idealisme yang sejalan dengan Nawacita," kata Hasto.

Bagi PDI-P, kata Hasto, pengelolaan pelabuhan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia. Karenanya, masalah ini tidak bisa hanya dilihat secara ekonomi semata. Apalagi, kapasitas JICT yang telah meningkat pesat dari 1.4 Juta TEUS menjadi 2.4 juta TEUS.

"Dengan demikian, sebaiknya perpanjangan konsesi JICT tersebut ditunda dulu, dan memberi kesempatan untuk dilakukan audit yang lebih mendalam," ujar Hasto.

Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino menegaskan bahwa konsesi pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan Hutchison Port Holding (HPH) sudah diperpanjang selama 20 tahun. Artinya, perusahaan asal Hongkong itu akan memegang konsesi JICT hingga 2039. Menurut Lino perpanjangan konsesi JICT itu diambil karena Pelindo II belum siap memegang dan mengelola JICT secara mandiri.

Padahal, sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah meminta pengelolaan pelabuhan peti kemas yang akan habis masa kontraknya, tak lagi dikerjasamakan dengan pihak asing. Jonan bahkan sudah mengirimkan surat permintaan tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.