Mendagri Minta Masyarakat Beri Sanksi ke Parpol yang Tak Usung Calon

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak mau mengusung pasangan calon kepala daerah alternatif di tujuh daerah yang saat ini memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak 2015.

"Masyarakat bisa menilai dan memberikan sanksi, mana parpol yang konsisten menjalankan aspirasi masyarakat, mana yang tidak menjalankan aspirasi masyarakat," kata Tjahjo dalam sambutannya saat melantik pejabat Gubernur Jambi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Menurut Tjahjo, adalah tugas utama parpol melahirkan calon pemimpin yang akan diusung sebagai kepala daerah, anggota DPR dan DPRD, hingga presiden dan wakil presiden. Jika ada parpol yang tak mengusung calon pilkada serentak 2015, parpol tersebut telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Pemerintah tak bisa intervensi apa yang diinginkan parpol. Tapi, tentunya seluruh pimpinan parpol sudah paham," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menambahkan, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan opsi untuk memperpanjang masa pendaftaran di tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon. Dia berharap, parpol dapat mengubah sikap dan mengusung calon alternatif jika perpanjangan masa pendaftaran ini diberlakukan.

Untuk pilkada ke depannya, lanjut Tjahjo, pemerintah berencana merevisi kembali UU Pilkada, UU Parpol, dan UU Pemilu. Pemerintah akan berupaya membuat aturan agar parpol yang tak mengusung calon dalam pilkada atau pemilu diberikan sanksi.

"Sanksinya apa, nanti akan kita pikirkan dan bahas bersama DPR," ujar Tjahjo.

Berdasarkan data KPU, hingga batas akhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada pada Senin (3/8/2015), dari 269 daerah yang akan menggelar pilkada, masih ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki satu pasangan bakal calon. 

Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Samarinda di Kalimantan Timur, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain itu, ada 83 daerah yang berpotensi memiliki satu pasangan bakal calon. Pasalnya, di daerah itu, hanya ada dua pasangan bakal calon yang mendaftar. Jika salah satu pasangan bakal calon itu tidak lolos verifikasi sehingga hanya ada satu calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran. Namun, jika tak ada pendaftar baru, berarti di daerah itu hanya ada satu pasangan calon.

KPU mencatat terdapat 838 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dengan rincian 21 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 115 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, dan 702 pasangan calon bupati dan wakil bupati.