Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Buka Opsi Dirikan Partai Politik

Kompas.com - 04/08/2015, 00:31 WIB
Dani Prabowo

Penulis


MAKASSAR, KOMPAS.com
 — Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muhammadiyah membuka opsi mendirikan partai politik baru di Tanah Air. Opsi tersebut merupakan satu dari tiga opsi peran Muhammadiyah dalam kancah politik nasional.

Pada opsi pertama, ia menjelaskan, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Meski nantinya menjalankan aktivitas politik, orientasi yang akan dibangun berbasis politik moral atau politik amar makruf nahi mungkar.

"Dalam hal ini, Muhammadiyah tidak terpengaruh sama sekali terhadap politik kekuasaan, dan hubungan dengan parpol dilakukan melalui pendekatan menjaga kedekatan yang sama dengan semua parpol," kata Din saat Sidang Pleno I Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Senin (3/8/2015).

Ia menambahkan, dalam pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan bersikap netral. Namun, Muhammadiyah tetap berpihak pada nilai-nilai kebenaran, tanpa harus takut terpinggirkan.

Opsi kedua, kata dia, Muhammadiyah mendirikan parpol baru sebagai sebuah amal usaha. Jika tidak, Muhammadiyah mengembangkan sebuah "hubungan khusus" dengan parpol tertentu sebagai parpol utama.

"Bedanya dengan yang pertama, persyarikatan menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. Adapun yang kedua, partai memiliki independensi, dan hubungan dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif," ujarnya.

Sementara itu, opsi ketiga, Muhammadiyah tetap pada jati dirinya sebagai gerakan dakwah pencerahan yang berorientasi kultural. Namun, saat pileg ataupun pilpres, Muhammadiyah akan mendukung calon yang dinilai dapat memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah.

"Tentunya dengan syarat mereka mempunyai sifat amanah, memiliki kecakapan, integritas moral, dan kapasitas intelektual, serta loyal dan peduli pada organisasi Muhammadiyah," ujarnya.

Ia menambahkan, pada opsi ketiga ini, Muhammadiyah akan bersikap rasional dan ad hoc. Hal ini tergantung pada individu atau parpol yang akan dipilih kelak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com