PKPI Bantah Minta "Mahar" Rp 1,6 Miliar dari Bakal Calon Kepala Daerah

"Kita tidak pernah minta-minta. Ditabukan untuk minta," kata Nasir saat dihubungi, Rabu (3/8/2015).

Nasir mengatakan, PKPI khususnya di desk pilkada tidak pernah memberlakukan mahar politik. Dia menduga ada pihak tak bertanggung jawab yang memakai nama PKPI.

"Bisa saja ada oknum mengaku-ngaku," ujarnya.

Dia mengatakan, PKPI memilih calon kepala daerah berdasarkan serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan hasil itu, PKPI lebih memilih Poltak Sitorus sebagai calon bupati Toba Samosir. Dia membantah PKPI memilih Poltak karena membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami fit proper sesuai aturan," kata dia.

Sebelumnya, Jisman mengaku adanya permintaan mahar dari PKPI. Ia menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPI Toba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah. Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Selain dari PKPI, Jisman bersama Asmadi juga mengaku dimintai mahar oleh Partai Gerindra.  Namun, hal itu dibantah pihak Gerindra. (Baca: Gerindra: Tak Mungkin Hashim Minta Uang Rp 2,5 Miliar kepada Bakal Calon Bupati)