Pejabat dan Mantan Pejabat Pemprov Sumut Diperiksa Kejaksaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa empat pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Senin (3/8/2015). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di tubuh pemerintahan tersebut.

Keempat pejabat itu adalah mantan Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Nurin Lubis, mantan Kepala Biro Keuangan Baharudin Siagian, Sekretaris Pemprov Sumut Hasban Ritonga dan Asisten Pemerintahan Pemprov Sumut Silaen Hasiholan.

"Kita ingin mengetahui kronologi soal dana bansos itu. Bagaimana proses dan sebagainya," ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana di kantornya, Senin.

Tony memastikan belum ada tersangka dalam perkara tersebut. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa sejumlah pejabat lainnya, salah satunya adalah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Namun, Tony tidak dapat memastikan waktu pemeriksaan tersebut.

Terkait pemeriksaan Gatot sendiri, Tony akan berkoordinasi dengan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, KPK telah menetapkan Gatot sebagai tersangka perkara suap.

Hasban Ritonga, salah seorang saksi yang diperiksa mengatakan, pemeriksaan dirinya dilakukan dari pukul 09.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Saat waktu selesainya pemeriksaan Hasban, pemeriksaan ketiga saksi lainnya belum rampung.

"Saya ditanya 20 pertanyaan. Pertanyaan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi saya pada jabatan saat itu," ujar Hasban.

Hasban tidak bersedia ditanya soal substansi perkara. Namun, dia akan mengungkapkan apa yang diketahuinya soal Bansos tersebut kepada penyidik.

Kronologi

Perkara dugaan korupsi dana bansos tahun anggaran 2011-2013 tersebut berawal dari penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, 2014 lalu. Penyelidikan itu dipotong oleh Tim hukum Pemprov Sumatera Utara.

Mereka menggugat Kejati Sumut ke PTUN atas dasar surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejati Sumut atas perkara dugaan korupsi dana bansos itu.

Putusan PTUN keluar pada 2015, dan hakim memenangkan Pemprov Sumut. Rupanya, KPK membongkar adanya tindak pidana suap dalam proses putusan PTUN itu. KPK menduga pengacara Pemprov Sumut menyuap tiga hakim PTUN.

Sejak saat itu, Satgasus Kejaksaan Agung langsung mengambil alih pengusutan perkara korupsi bansos tersebut.

Dalam perkara yang diusut KPK, sudah delapan orang telah ditetapkan tersangka, yakni Gatot, istri Gatot bernama Evi Susanti, kuasa hukum Pemprov Sumut Yagari Bhastara dan koordinator perusahaan jasa konsultan hukum Yagari bernama OC Kaligis.

Tiga hakim PTUN pun tak lolos dari jerat tersangka, yakni Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, hakim Amir Fauzi, hakim Dermawan Ginting serta Panitera Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan.